Tim BPMPD Sulbar Monitoring Dana Desa – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Tim BPMPD Sulbar Monitoring Dana Desa

PASANGKAYU, BKM — Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Andi Muhammad Hasim bersama tim monitoring dan evaluasi Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemantauan secara mendadak ke sejumlah desa di wilayah kabupaten Mamuju Utara (Matra). Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Hasim, mengatakan, monitoring dan evaluasi ke desa-desa untuk memastikan penggunaan anggaran apakah sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan Permendes No 21 tahun 2015 atau tidak.
Dari monitoring yang dilakukan dilima kabupaten, Mamuju Utara merupakan kabupaten yang terakhir disasar tim BPMPD Provinsi Sulawesi Barat. Tim ini terdiri dari inspektorat provinsi, PU provinsi, keuangan provinsi, biro pemerintahan provinsi, dan Bappeda provinsi. Tujuannya, meningkatkan pengetahuan tentang pendayagunaan dana desa agar tepat sasaran.
”Kami tim dari provinsi telah selesai monitoring ke desa-desa dilima kabupaten yang ada di Sulbar. Kabupaten Matra adalah kabupaten terakhir yang kami datangi untuk melakukan monitoring ke beberapa desa yang ada disini,” terang Andi Muhammad Hasim.
Desa yang didatangi tim monitoring dan evaluasi dari provinsi ke kabupaten Matra adalah desa Kaluku Nangka, desa Kalola, desa Karya Bersama, desa Marta Sari, desa Malei, dan desa Jengeng Raya. Dalam monitoring dan evaluasi tersebut, tim dari provinsi yang difasilitasi BPMPD Matra tersebut, menemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai Permendes Nomor 21 tahun 2015.
”Permendes tahun 2015 itu mengatur tentang penggunaan anggaran tahun 2016. Tapi dari enam desa yang kami evaluasi di Matra, hampir-hampir tidak sesuai dengan aturan tersebut. Dalam Permendes No 21 tahun 2015 itu jelas dinyatakan, penggunaan anggaran itu cuma dua bidang, yakni bidang pembangunan dan pemberdayaan,” kata Andi
Bidang pembangunan sendiri terbagi empat, yaitu pembangunan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan pembangunan ekonomi lokal desa, dan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan.
”Namun yang kami dapatkan di lapangan, kebanyakan tersentuh itu cuma pembangunan sarana dan prasarana desa. Dan yang lainnya tidak terlaksana sama sekali,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi ini akan dilaporkan ke gubernur Sulbar untuk diekspos. Karena tim belum bisa menentukan apakah ini melanggar atau tidak. ”Tapi apabila dalam ekspos nanti dinyatakan ada pelanggaran dan merugikan negara, maka desa yang bersangkutan harus mengembalikannya. Tim yang ada sekarang ini bukan hanya sampai disini. Karena selesai ekspos kami melakukan pemeriksaan menyeluruh ke semua kepala desa,” tutupnya. (ala/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top