Metro

La Tunreng: UMP harus Merujuk PP 78/2015

MAKASSAR, BKM — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 bakal ditetapkan tidak lama lagi. Besarannya selalu menjadi perdebatan antara pihak pengusaha dan buruh.
Beberapa minggu terakhir, buruh mulai merapatkan barisan untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka melalui kenaikan UMP.
Melalui Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, buruh di daerah ini meminta UMP di Sulsel berada di kisaran Rp2,7 juta atau naik 20 persen dari UMP 2016 yang besarannya Rp2,25 juta.
Usulan itu menuai tanggapan dari pihak pengusaha. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, La Tunreng, tidak masalah soal besaran yang akan ditetapkan. Namun, yang menjadi penekanan, UMP yang ditetapkan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 yang mengatur besaran UMP.
Berdasarkan aturan itu, UMP ditetapkan dengan mengalikan UMP tahunan berjalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, UMP juga harus ditetapkan sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak.
“Saya kita kalau kita mengacu para peraturan itu, tidak ada lagi perdebatan,” jelas La Tunreng kepada BKM, Jumat (28/10).
Sebenarnya, kalau mengacu pada PP, ideal besarannya UMP untuk Sulsel sekitar Rp2.055.000.000.
“Itu kalau mau jujur,” jelasnya.
Yang diusulkan dewan pengupahan sebesar Rp2.230.000.
Namun yang ditetapkan dan ditandatangani gubernur tahun 2017 sebesar Rp2.250.000.
Sebenarnya, kata La Tunreng, gubernur pun tidak boleh mengurangi atau menambah. Tapi Sulsel selalu menetapkan UMP diatas rata-rata.
Sebelumnya, Ketua KSPSI Sulsel, Basdir Abbas, saat ditemui di Kantor Gubernur belum lama ini menolak jika penetapan UMP berdasarkan PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan dijadikan acuan. Alasannya, karena perumusan menggunakan angka inflasi nasional.
“Padahal pertumbuhan Sulsel jauh di atas angka nasional, masa gaji buruh dan pekerja tidak mengikuti hal ini,” kata Basdir.
Dia melanjutkan, angka itu masih untuk pekerja yang lajang. Sementara untuk pekerja yang berkeluarga KSPSI meminta tambahan tunjangan dari pihak perusahaan. Untuk itu, KSPSI bersama serikat buruh lainnya akan mengawal rapat dewan pengupahan Sulsel di Hotel Dinasti hari ini, Sabtu, 22 Oktober.
Untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait penetapan UMP dan penolakan PP 78, KSPSI berencana akan melakukan aksi unjuk rasa. Hal yang sama akan dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Sementara itu, Ketua KSBSI Sulsel, Andi Malanti mengakui pemerintah cenderung memaksakan penerapan PP 78. Aturan itu dinilai bertentangan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Menurutnya, angka pertumbuhan nasional masih sekitar 4 persen, sementara angka di Sulsel sudah mencapai 8 persen.
Dia menjelaskan, tahun lalu, penetapan UMP juga tidak berdasar pada PP 78.
“Pak Gubernur menetapkan Rp2,25 juta dari yang seharusnya Rp2,23 juta,” tambahnya.
Sementara itu, Pemerintah Pusat mewanti-wanti daerah untuk menetapkan UMP sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015. Jika tidak mengindahkan aturan tersebut, kepala daerah terancam sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top