Pengelolaan SMA Mulai Dirancang – Berita Kota Makassar
Metro

Pengelolaan SMA Mulai Dirancang

MAKASSAR, BKM — Pengalihan kewenangan SMA/SMK terus berposes. Saat ini, sudah dirampungkan pengalihan kepegawaian seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS menjadi pegawai Pemprov Sulsel.

“Pengalihan status pegawai PNS baik tenaga pendidik maupun kependidikan di SMA/SMK kabupaten/kota sudah rampung semua. Tinggal pengalihan aset yang hingga saat ini terus berproses,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Irman Yasin Limpo.
Saat ini, kata mantan Kepala Badan Diklat Sulsel itu, pihaknya sementara memikirkan bagaimana pengelolaan para PNS yang jumlahnya puluhan ribu itu.
Salah satu rencana yang digagas adalah menjadikan setiap sekolah sebagai Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD).
Dia mengatakan, jika pengelolaan dilakukan UPTD, maka standar sekolah juga akan meningkat, baik dari segi kebersihan maupun pelayanan pendidikan.
Jika setiap sekolah menjadi UPTD, artinya akan masuk organisasi dan struktur Pemprov Sulsel. Artinya, pejabat yang memimpim UPTD
minimal eselon III.
Terkait siapa yang akan menjabat kepala UPTD, menurut None bisa saja kepala sekolah merangkap Kepala UPTD, atau Kepala Sekolah dan Kepala UPTD berdiri sendiri.
Dia melanjutkan, jika rencana itu disetujui, None memperkirakan, setidaknya akan ada 321 UPTD di Sulsel yang akan mengelola SMA.
Namun, jika UPTD jadi terbentuk, tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
Lelaki yang akrab disapa None itu menjelaskan, jika misalnya setiap kepala UPTD diberi tunjangan sebesar Rp250 ribu per bulan tentu saja angka itu dikalikan dengan UPTD yang terbentuk.
Karena dia menilai pembentukan UPTD SMA/SMK cukup penting untuk dibentuk, dia tidak mempersoalkan jika UPTD yang ada saat ini dihapus saja.
None membandingkan antara mendirikan UPTD Pendidikan dengan keberadaan UPTD Dispenda misalnya, pendidikan jauh lebih penting .
“Dispenda cuma mengurus uang dan laporan, semuanya bisa dikerjakan mesin ataupun sistem online,” ungkapnya.
Dia juga berharap tenaga pendidik dan kependidikan juga bisa diberi tunjangan pakasi seperti pegawai Pemprov Sulsel lainnya.
Dia mengestimasi, jika jumlah guru SMA/SMK di Sulsel sebanyak 16 ribu orang, maka paling tidak Pemprov Sulsel harus menyiapkan anggaran sebesar Rp283 miliar. Itu diluar tenaga kependidikan berstatus PNS.
Untuk penganggaran operasional sekolah, menurut None, tidak terlalu sulit. Pasalnya, Dana Alokasi Umum cukup dialihkan ke kas provinsi yang sebelumnya ditranfer dari pusat ke kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah, Ahmadi Akil menyebutkan proses verifikasi yang paling penting adalah taksiran harga bangunan dan tanah dari jumlah 1075 unit sekolah. Dengan rincian 560 SMA, 439 SMK dan 76 Sekolah Berkebutuhan. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top