Berita Kota Makassar | Giliran Empat Petinggi PD Pasar Diperiksa Kejari
Headline

Giliran Empat Petinggi PD Pasar Diperiksa Kejari

MAKASSAR, BKM — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mengintensifkan pengusutan kasus dugaan jual beli lods dan lahan parkir Pasar Pa’baeng-baeng. Kemarin, giliran empat petinggi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya menjalani pemeriksaan di kantor Kejari.
Mereka adalah Direktur Utama (Dirut) Rahim Bustan, Direktur Operasional (Dirops) Japri Y Tambi dan Direktur Keuangan Alham Arifin, serta Kepala Pasar Pa’baeng-baeng Barat, Muh Imran. Sehari sebelumnya, penyidik telah meminta keterangan dari Direktur Penertiban dan Kebersihan, Moh Cahyadi Putra.
Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait pengelolaan lods pasar Pa’baeng-baeng yang kini tengah diusut oleh Kejari Makassar. Keempatnya hadir memenuhi panggilan sejak pukul 11.30 Wita.
Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di dalam ruang penyelidik Kejari Makassar. Jalannya pemeriksaan berlangsung secara tertutup.
Pengusutan kasus ini dilakukan penyidik Kejari Makassar, menyusul adanya informasi terkait dugaan jual beli puluhan lods dan lahan parkir yang diketahui sebagai fasum milik pemerintah. Lods dan lahan parkir tersebut diketahui telah diperjualbelikan kepeda sejumlah pedagang, yang seharusnya hanya bisa disewakan.
Kepala Kejari Makassar, Deddy Suwardy Surachman mengkonfirmasi kebenaran adanya pemeriksaan terhadap keempat petinggi PD Pasar Makassar. ”Mereka kita panggil hanya sebagai saksi,” ujarnya, kemarin.
Untuk saat ini, tambah Kajari, penyidik masih melakukan pengumpulan data (puldata) serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), guna mencari peristiwa pidana dalam kasus tersebut.
”Kasusnya masih kita dalami untuk mengumpulkan serta menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup. Ini pemeriksaan lanjutan atas pemeriksaan yang sebelumnya,” terangnya.
Hanya saja, Deddy belum bisa membeberkan soal hasil pemeriksaan tersebut. “Nanti kita lihat saja bagaimana perkembangannya,” tandasnya.
Ditemui terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir merespons positif langkah yang diambil Kejari dalam mengusut kasus dugaan penjualan fasum di Pasar Pa’baeng-baeng. Karena menurutnya, segala fasum dan fasos yang ada di Makassar merupakan hak pemerintah kota yang hanya untuk sewa pakai. Bukan untuk diperjualbelikan.
“Hak PD Pasar hanya untuk menyewakan kepara pedagang untuk memakai fasum dan fasos. Jika kemudian fasum-fasos diperjualbelikan itu salah. Karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada Kejari untuk mengusut kasus tersebut,” kata politisi Partai Golkar ini, kemarin.
Dijelaskan, pendirian bangunan berupa kios baru ataupun lods di atas lahan parkir harus jelas jumlahnya. Itupun hanya bisa disewakan, bukan dijual.
”Fasum dan fasos di setiap pasar itu dikelolah langsung PD Pasar sebagai aset yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas sosial. Hak untuk sewa pakai aset tersebut juga ada batas waktunya. Tergantung perjanjian dan perpanjangan hak sewa yang dilakukan setiap tahun,” terangnya.
Terkait kasus ini, Pansus Aset akan turun ke Pasar Pa’baeng-baeng hari ini, Jumat (28/10) setelah pembahasan RAPBD.
”Kita datang ke lokasi bukan untuk mempengaruhi persepsi penyidik atau siapapun. Kita hanya sebagai pengawas. Dulunya saya juga kan kepala pasar. Jadi saya tidak bisa dibohongi. Ini barang tidak bisa diperjualbelika,” tegas Wahab. (mat-ita/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top