APBD 2017 Mengacu pada Perda OPD – Berita Kota Makassar
Metro

APBD 2017 Mengacu pada Perda OPD

MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel mulai menggodok draft untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok 2017.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman mengemukakan, saat ini posisi menyusun draft Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Dia menekankan, Pemprov Sulsel mulai akan menyusun draft APBD Pokok 2017 berdasaran Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Perda OPD) yang baru, dan belum lama ini disahkan.
“Sekarang Bappeda sudah menyusun KUA PPAS berdasarkan OPD baru. Sebentar sore (kemarin sore, red) KUA-nya kita sorong ke DPRD Sulsel untuk dibahas,” kata Jufri usai di Hotel Clarion Makassar, Kamis (27/10).
Setelah itu, lanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan penetapan PPAS.
Yang menjadi persoalan, kata Jufri, hingga saat ini, pemerintah pusat belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Sehingga besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah belum diketahui.
Namun kata Jufri, dirinya sudah mendapat informasi jika APBN 2017 sudah akan ditetapkan hari ini.
“Nanti setelah kita tahu besaran DAK dan DAU untuk Pemprov Sulsel dari pusat, baru ada gambaran berapa besaran APBD Pokok Sulsel tahun depan. Tentunya dengan mengkalkulasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD kita,” kata Jufri.
Terkait PAD, lanjut Jufri, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel, kemungkinan akan mengalami koreksi. Pasalnya, ada beberapa jenis pajak yang ditarik retribusi, saat ini sementara dievaluasi oleh kementerian.
“Makanya, kalaupun kita mencapai target tahun ini, kita jadikan estimasi di tahun 2017, itu sudah cukup bagus. Tapi kita tetap berharap ada kenaikan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan penyusunan APBD pokok kemungkinan agak lambat ditetapkan. Pasalnya, akan disesuaikan terlebih dahulu dengan OPD baru yang sudah diperdakan. Saat ini, kata Syahrul, pengisian jabatannya sementara disusun oleh BKD.
Namun, dia mengaku tetap mendorong agar APBD Pokok 2017 tetap digodok dan disahkan secepatnya untuk menghindari pinalty dan deadline yang ditetapkan pusat. Karena, selama dirinya menjadi gubernur, penetapan APBD belum pernah mengalami keterlambatan.
Berdasarkan Perda OPD yang baru, jumlah SKPD lingkup Pemprov Sulsel menjadi
27 dinas, delapa badan, dan sembilan biro. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top