Sulselbar

Tim BPMPD Sulbar Temukan Sejumlah Pelanggaran

PASANGKAYU, BKM — Monitoring pendayagunaan dana desa dan peruntukannya, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Andi Muhammad Hasim bersama tim monitoring dan evaluasi provinsi Sulawesi Barat melakukan pemantauan secara mendadak ke sejumlah desa di wilayah kabupaten Mamuju Utara.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidan usaha ekonomi masyarakat Andi Muhammad Hasim, mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi ke desa-desa untuk memastikan penggunaan anggaran apakah sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan Permendes No 21 tahun 2015 atau tidak.
Monitoring yang dilakukan dilima kabupaten, Mamuju Utara sebagai kabupaten terakhir disasar tim BPMPD Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari inspektorat provinsi, dinas PU provinsi, keuangan provinsi, biro pemerintahan provinsi dan Bappeda provinsi.
”Kami tim dari provinsi telah selesai monitoring ke desa-desa dilima kabupaten yang berada di Sulbar. Matra adalah kabupaten terakhir yang kami datangi untuk melakukan monitoring ke beberapa desa yang ada di sini,” terang Andi Muhammad Hasim.
Adapun desa yang didatangi tim monitoring dan evaluasi dari provinsi ke Matra adalah desa Kaluku Nangka, desa Kalola, desa Karya Bersama, desa Marta Sari, desa Malei dan, desa Jengeng Raya. Dalam monitoring dan evaluasi tersebut, tim dari provinsi yang di fasilitasi oleh BPMPD Matra tersebut, menemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai Permendes 21 tahun 2015.
”Permendes tahun 2015 itu mengatur tentang penggunaan anggaran tahun 2016. Tapi dari enam desa yang kami evaluasi di Matra, hampir-hampir tidak sesuai dengan aturan tersebut,” katanya.
Dikatakan, dalam Permendes No 21 tahun 2015 itu jelas dinyatakan, penggunaan anggaran itu cuman dua bidang, yakni bidang pembangunan dan Pemberdayaan. Bidang pembangunan sendiri terbagi empat, yaitu pembangunan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan ekonomi lokal desa dan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan.
”Namun yang kami dapatkan di lapangan kebanyakan tersentuh itu cuman pembangunan sarana dan prasarana desa. Lainnya tidak terlaksana sama sekali,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi ini akan dilaporkan ke gubernur Sulbar untuk di ekspose. Karena tim belum bisa menentukan apakah ini melanggar atau tidak.
”Tapi apabila dalam ekspos nanti dinyatakan ada pelanggaran dan merugikan negara, maka desa yang bersangkutan harus mengembalikannya. Dan tim yang ada sekarang bukan hanya sampai disini saja. Karena selesai ekspos kami melakukan pemeriksaan menyeluruh ke semua kepala desa,” tutupnya. (ala/mir/c)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top