Soal Terbitnya Sertipikat di Kawasan Hutan – Berita Kota Makassar
Gojentakmapan

Soal Terbitnya Sertipikat di Kawasan Hutan

MAROS, BKM — Pengusutan kasus penerbitan 40 buah sertipikat bidang tanah di kawasan hutan yang merupakan lahan milik negara di dusun Arra, desa Tompobulu, kecamatan Tompobulu, terus berlanjut. Kasus ini sendiri mulai terjadi pada tahun 2011 lalu. Kemarin, sedikitnya 23 orang saksi yang merupakan pemilik lahan diperiksa di kantor kejaksaan negeri Maros. Pemeriksaan berlangsung sekitar delapan jam yang dimulai sejak pukul 8 pagi.
Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Maros, Hary Surahman, menuturkan, pemeriksaan saksi-saksi ini memakan waktu sekitar 8 jam. Semuanya merupakan warga dusun Arra yang mengklaim lahan mereka masuk dalam kawasan hutan. ”Mereka semua diperiksa atas kepemilikan sertipikat tanah di atas lahan milik negara. Karena berdasarkan aturan, lahan milik negara tidak bisa dijadikan lahan milik warga,” jelasnya kemarin.
Selain memeriksa 23 pemilik sertifikat lahan, ke depannya Kejari Maros akan kembali memeriksa sekitar 70 saksi lainnya. Termasuk di antaranya pemilik lahan. ”Ini merupakan pemeriksaan saksi-saksi yang memiliki lahan di atas lahan milik negara. Masih ada sekitar 70 orang saksi yang menyusul akan diperiksa terkait kasus yang sama. Beberapa di antaranya masih pemilik lahan,” ungkapnya.
Hary menuturkan, rumitnya penyelidikan kasus penerbitan sertipikat lahan negara ini, membuat pihak Kejari berhati-hati dalam mengambil langkah. Termasuk di antaranya pemeriksaan saksi-saksi. Apalagi, kinerja Kejari Maros selalu masuk dalam pantauan Kejati Sulsel. Sejak dilidiknya kasus ini bulan maret lalu, Kejari telah memeriksa sekitar 50 orang saksi yang terdiri dari BPN Maros selaku instansi yang mengeluarkan sertipikat, dinas kehutanan sebagai instansi yang mengetahui tapal batas kawasan hutan milik negara, serta kepala desa dan kepala dusun yang memberikan alas hak atas lahan tersebut.
”Sudah banyak yang kami periksa dalam kasus ini. Meski kasus ini sudah dalam tahap penyelidikan, tapi kami tidak ingin gegabah menentukan tersangka dalam kasus ini. Karena proses pemeriksaan saksi-saksi masih terus berjalan. Kejari juga sementara mengumpulkan bukti-bukti,”tegasnya.
Sekedar diketahui, dilidiknya kasus ini setelah ditemukan adanya 40 sertipikat bidang tanah di kawasan hutan yang merupakan lahan milik negara di dusun Arra, desa Tompobulu, kecamatan Tompobulu yang diterbitkan BPN Maros untuk perorangan ditahun 2011. Kejari mencium adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan instansi terkait, sehingga sertipikat lahan tersebut bisa terbit.
Beberapa waktu lalu, Kepala BPN Maros, HA Nuzulia, mengakui adanya lahan negara berupa kawasan hutan yang sertipikatnya dikeluarkan atas nama warga setempat. Ia berdalih, dikeluarkannya sertipikat itu berdasarkan alas hak yang dilampirkan pemilik lahan saat bermohon di BPN. Juga berdasarkan rekomendasi dari dinas kehutanan kabupaten Maros.
Seharusnya, kata Nuzulia, sebelum sertipikat diterbitkan, pihak dinas kehutanan Maros sebagai instansi yang tahu betul tapal batas kawasan hutan, melarang atau pun menghentikan proses pengukuran lahan saat seksi pegukuran melakukan pengukuran. Apalagi, kata dia, pengukuran lahan itu memakan waktu berhari-hari. (ari/mir/c)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top