KPK ‘Ceramahi’ Pejabat Pemprov – Berita Kota Makassar
Metro

KPK ‘Ceramahi’ Pejabat Pemprov

MAKASSAR, BKM — Upaya pencegahan tindakan korupsi terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara khusus, Gubernur Syahrul Yasin mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan workshop.
Bertempat di Hotel The Rinra, Rabu, (26/10), puluhan pejabat eselon II dan anggota DPRD Sulsel hadir.
Mereka diberikan materi dan pengetahuan untuk membangun integritas dalam mengelolah anggaran dan membuat kebijakan.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, KPK merupakan salah satu lembaga yang harus didukung untuk pencegahan korupsi. Dirinya juga meminta, KPK bisa menjelaskan bagaimana membangun pola pikir yang baik, terutama dalam hal pengelolaan anggaran.
“Pencegahan merupakan kunci utama. Selain itu bagaimana kita membangun integritas. Kita semua mau bertanggung jawab, tapi bagaimana asumsi bertanggung jawab itu, inilah pentingnya training seperti ini untuk membangun mainset,” kata Syahrul.
Di kesempatan tersebut, Syahrul juga menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihaknya, utamanya dalam hal pengelolaan anggaran. Serta perumusan kebijakan, yang menurutnya bisa saja berindikasi korupsi.
Selama ini, beberapa pola lama masih digunakan beberapa bawahannya. Misalnya pengurusan perizinan, yang mengharuskan pemohon bertemu dengan pegawai atau bahkan dengan kepala instansi.
Hal ini menurut Syahrul sebagai kebijakan yang sudah harus diubah. Pasalnya, tanpa diminta-minta pertemuan ini awalnya baik, karena adanya kepentingan pribadi bisa terjadi KKN di dalamnya.
Syahrul menyebut pihaknya tak ingin Sulsel seperti daerah lainnya, yang kasus korupsinya banyak. Seperti data yang dari KPK saat ini ada 18 gubernur dan bekas gubernur, serta 342 pejabat bupati/walikota yang terlibat korupsi.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulsel, Syafruddin Kitta mengakui selain pemberian training ke para kepala SKPD dan anggota dewan. Pihaknya juga melakukan penyerahan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dengan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara).
“Kita serahkan LHKPN ke KPK, untuk LHKASN diserahkan ke kami (Inpektorat) ini sebagai alat pengendalian dan pencegahan korupsi. Kalau masalah besaran nilai LHKPN dan LHKASN itu merupakan rahasia negara,” ucapnya.
Dari 11 ribu lebih PNS yang ada di lingkup pemprov Sulsel baru 2000 orang yang menyerahkan LHKPN dan LHKASN. Inspektorat provinsi berharap dengan waktu yang tersisa tiga bulan keseluruhan PNS bisa merampukan hal ini.
“Pejabat eselon II atau kepala SKPD itu wajib mengumpulkan LHKPN mereka. Kalau LHKASN kita wajibkan mulai dari eselon III ke bawah. Kalau ada yang tidak wajar, akan kita rekomendasikan ke Gubernur, mendagri dan Menpan RB,” tambahnya.
Rekomendasi tersebut, menurut Syafruddin mulai dari langkah pembinaan sampai pengusutan. Terlebih sekarang pemerintah gencar melakukan pemberantasan pungutan liar. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top