Metro

Dewan Godok APBD 2017 Awal November

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, baru akan menjadwalkan pembahasan Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 pada awal November mendatang.

Sebelum memulai pembahasan, anggota dewan meminta agar dilakukan kegiatan reses oleh seluruh legislator ke daerah pemilihan sebagai rujukan dalam menggodok APBD 2017.
“Sebelum membahas APBD 2017, kita reses dulu selama seminggu. Hasil reses nantinya akan menjadi rujukan dalam penggodakan anggaran di dewan bersama SKPD,” pinta anggota Badan Musyawarah (Bamus), Mustagfir Sabri saat rapat Bamus DPRD Makassar, Rabu (26/10), kemarin.
Menurut Moses sapaan akrabnya, kegiatan reses yang berlangsung selama satu pekan itu adalah kewajiban setiap legslator untuk menemui masyarakat dengan menyerap aspirasi. Sehingga selama reses, kata dia, DPRD harus lebih fokus melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat.
Hal senada dikatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar), Adi Rasyid Ali. Menurut ARA sapaan akrabnya, dalam penyusunan anggaran harus ada hasil dari reses dewan selama satu pekan. Hasil reses dewan, jelas ARA merupakan program yang penting untuk ditindaklanjuti sebagai jawaban dewan atas keluhan masyarakat.
Selain dari reses, ARA juga meminta agar mengakomodir hasil dari musyawarah rencana pembangunan (Musrembang). Hasil musrembang, tambah ARA disebut tidak terlalu berbeda dengan hasil reses. “Rata-rata reses adalah keluhan masyaraat tentang pembangunan, seperti jalan, got dan air bersih yang terkendala. Sementara musrembang lebih pada layanan publik,” kata ARA.
Koordinator Bamus DPRD Makassar juga tetap pada keputusan awal jika agenda reses tetap dilakukan, asalkan tidak menghambat pembahasan APBD Pokok.
“Kami tetap pada keputusan awal, ini sudah menjadi kesepakatan, kegiatan reses juga akan jadi rujukan dalam penyusunan anggaran 2017, sehingga dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati,” katanya.
Lanjut Legislator Partai Gerindra pembahasan APBD Pokok ini harus dimaksimalkan, jika perlu sudah ditetapkan sebulan sebelum penggunaan anggaran atau akhir November. Sehingga menurut dia, untuk agenda yang mendadak akan disesuaikan yang bersangkutan.
Lanjut Eric, amanat Undang-Undang Nomor 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal Pasal 312 dan 164 sangat jelas, jika hingga 30 Desember tidak disahkan maka penggunaan anggaran akan kembali pada rencana kerja anggaran (RKA) pada tahun sebelumnya. Sementara untuk sanksinya, semua haki-hak legislator dan pemerintah daerah selama enam bulan berturut-turut tidak dibayarkan.
“APBD Pokok ini ada sanksi, jadi tidak boleh ada pergeseran jadwal, bamus telah merencanakan pembahasan APBD Pokok pada Pertengahan November mendatang, setelah hasil kegiatan reses di paripurnakan,” ujarnya. (ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top