Headline

Kedapatan Pungli, Didenda Rp75 Juta

SIDRAP, BKM — Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap yang hendak melakukan praktik pungutan liar (pungli), sepertinya harus segera membatalkan niatnya. Sebab denda yang cukup besar menanti jika ada yang terbukti melanggar. Pemberlakuan denda itu akan dimulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Hal tersebut terungkap saat berlangsung sosialisasi dengan mengkampanyekan kebijakan kependudukan tentang Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 di Wisma Mawar, Selasa (25/10).
Di hadapan para kepala desa/kelurahan, Disdukcapil memaparkan meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, hingga menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.
Kepala Bidang Pendataan Disdukcapil Sidrap, Syamsuddin Syam menegaskan, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan sebaik mungkin tanpa ada pungli.
“Seluruh staf Disdukcapil, utamanya di bidang pendataan telah diimbau agar tidak menerima imbalan apapun dari masyarakat. Bilamana menemukan hal-hal itu, maka kami tidak segan-segan memberikan sanksi tegas,” ucapnya.
Jika salah seorang melakukan pungli di Disdukcapil, katanya, akan ada sanksi tegas menantinya, yakni berupa pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp75 juta. Begitu juga bila ditemukan seseorang yang sengaja memfasilitasi untuk melakukan manipulasi data kependudukan.
Sama seperti halnya setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, hingga mendistribusikan dokumen kependudukan, maka akan dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun, atau denda paling banyak Rp1 miliar.
“Ini terkait pemalsuan dokumen. Pernah saya temukan, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu. Karena itu saya kembali mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya mengingatkan.
Kepala Disdukcapil Sidrap, Syaharuddin Laupe menjelaskan, segala bentuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Larangan untuk memungut biaya, katanya, semula hanya untuk penerbitan e-KTP. Namun kemudian diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan, mulai dari Kartu Keluarga (KK), e-KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian hingga akta pengakuan anak.
“Pendanaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan ini semuanya dibebankan pada APBN. Jadi tidak ada istilah bayar membayar di Disdukcapil. Jika ada pembayaran, segera laporkan kepada kami, nanti kita yang tindak tegas anggota yang melakukan pungli itu,” tandasnya. (ady/rus/b)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top