231.000 WP Sulbar Tak Miliki NIK – Berita Kota Makassar
Sulselbar

231.000 WP Sulbar Tak Miliki NIK

MAMUJU, BKM — Nasrullah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap agar permasalahan akurasi jumlah penduduk pada data DP4 Pilgub Sulbar 2017, harus dilaksanakan secara baik dan sebenarnya.
Menurutnya, data dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan usulan daerah menunjukkan, DP4 Pilgub Sulbar mengalami peningkatan cukup signifikan. Yakni sebesar 1.677.000 jiwa jika dibandingkan jumlah DPT Pileg tahun 2014 lalu yang hanya 889.000 jiwa.
Dengan adanya peningkatan jumlah pemilih di Pilgub Sulbar 2017, bagi Bawaslu diyakini data ini tidak valid. Dan sarat dengan manipulasi data karena terdapat 231.000 jiwa di antaranya tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK). Artinya, ada 231.000 calon pemilih yang tidak jelas keberadaannya alias siluman.
Nasrullah menjelaskan, jumlah pemilih yang mengalami peningkatan signifikan berdasarkan DP4 dari Kemendagri terjadi di kabupaten Mamuju dan kabupaten Polewali Mandar. Di Mamuju, jumlah pemilih jika dibandingkan data DPT pada Pilkada 2015 lalu naik sekitar 50 ribu jiwa. Begitu pula dengan jumlah pemilih di Polman, mengalami peningkatan yang drastis, yakni naik sekitar 70 ribu jiwa jika dibandingkan DPT pada Pileg 2014 lalu. Kenaikan jumlah pemilih di Pilgub Sulbar terjadi di setiap kabupaten se-Sulbar.
Nasrullah menegaskan, Bawaslu RI dan Bawaslu Sulbar akan memberikan perhatian khusus terhadap hal itu. Jika tidak, Bawaslu khawatir akan menjadi masalah besar pada Pilgub Sulbar 2017 mendatang. ”Sebanyak 231 ribu dari jumlah DP4 belum memiliki NIK dan NKK. Siapa mahluk ini kira-kira. Ini harus dicek betul KPU. Mari kita sama-sama benahi ini. Ini akan menjadi perhatian khusus Bawaslu RI. Saya juga minta tim sukses pasangan calon berpartisipasi membantu kami,” kata Nasrullah kepada sejumlah wartawan di Mamuju, Jumat (21/10).
Nasrullah meminta Bawaslu Sulbar agar segera menuntaskan masalah DP4 yang dinilai tidak valid tersebut. ”Kami ke Sulbar bersama ketua Bawaslu RI bukan karena Sulbar masuk dalam kategori kerawanan pelaksanaan Pemilu. Masyarakat dapat memilih secara resmi ketika mereka memiliki KTP elektronik. Jika tidak memiliki KTP elektronik, masyarakat tersebut tidak bisa memberikan hak suaranya,” tegas Nasrullah.
Nasrullah menambahkan, munculnya 231.000 data pemilih yang tidak memiliki NIK dan NKK patut dipertanyakan. Sebab ini dapat menjadi pemicu terjadinya masalah dalam proses pemilihan di daerah ini. ”Kita pertanyakan kenapa ada 231.000 penduduk Sulbar yang terdaftar sebagai pemilih tidak memiliki NKK dan NIK. Bawaslu RI mengintruksikan kepada Bawaslu Sulbar untuk segera menuntaskan masalah ini,” ungkapnya. (ala/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top