Metro

Dewan Minta Inspektorat Audit SKPD

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Inspektorat Daerah melakukan audit yang kompoten terhadap semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemkot Makassar, terutama yang anggaranya cukup besar.
Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengatakan, keseriusan Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal di pemerintahan dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih tranparansi serta tepat sasaran.
“Kejahatan seperti manipulasi data serta pengalihan pembangunan, dapat dicegah lewat tingkat kedisiplinan Inspektorat dalam melakukan audit,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Jumat (21/10).
Menurut Rudi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel akan memberikan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintah secara berkelanjutan, jika kerja-kerja Inspektorat dalam melakukan audit semakin tajam.
WTP menurut Rudi bukan sebagai simbol semata, tetapi tanda jika anggaran yang dikelola SKPD sesuai dengan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja anggaran (RKA). Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat disebut akan semakin meningkat.
Lanjut Politisi Partai Nasdem itu, di Pemerintah Kota Makassar, terdapat tiga SKPD yang mengelolah anggaran cukup besar, diantaranya, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan.
Ketiga SKPD itu, lanjut Rudi, paling konsentrasi dalam mensejahterakan rakyat dengan program kerja masing-masing, misalnya PU fokus membangun jalan, jembatan dan drainase atau konsen pada pembangunan infrastruktur. Sementara Disdikbud untuk mencerdaskan anak bangsa sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang berkwalitas. Dinas Kesehatan akan memberikan pelayanan yang sesuai standar.
“Jika jalan kita bagus, tubuh kita sehat dan pendidikan tinggi pasti tingkat kesejahteraan ikut meningkat, jadi saya berharap atas dasar itu Inspektorat diharapkan lebih fokus dan rutin melaksanakan pemantauan agar anggaran tidak terbuang secara sia-sia,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Kepala Inspektorar Kota Makassar, Zainal Ibrahim menuturkan, pihaknya tidak akan membedakan-bedakan dalam proses pemeriksaan SKPD. SKPD yang terdapat temuan, kata dia, akan disampaikan langsung dan diminta memperbaiki, baik kinerja ataupun dalam managemen keuangan.
“Seluruhnya kami perlakukan sama, tidak ada satupun SKPD yang dispesialkan atau pengecualian. Semuanya kami periksa sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Zainal mengatakan, salah satu yang menjadi penekanan inspektorat selama ini untuk berbuat jujur, dan menghindari praktek seperti korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang dapat merugikan masyarakat dan negara.(ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top