Headline

Danny Tantang Foto dan Videokan Pungli

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menaruh perhatian serius terhadap praktik pungutan liar (pungli) di jajarannya. Tak terkecuali di lingkungan pendidikan.
Orang nomor satu Makassar itu berjanji akan memberikan tindakan tegas berupa pemecatan kepada oknum yang terbukti melakukan praktik pungli.
”Apapun alasannya, pungli tidak diperbolehkan. Kalau memang ada yang terbukti melakukannya, akan ada sanksi pemecatan. Bukan hanya pada pelayanan publik, tapi juga di sektor lain,” kata Danny, kemarin.
Karenanya, dia menantang kepada seluruh masyarakat ataupun lembaga-lembaga pengawasan untuk memberikan bukti yang kuat berupa gambar ataupun video jika menemukan adanya praktik pungli. Sehingga laporan terkait adanya pungli dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan cuma laporan saja, harus ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan jika menemukan adanya praktik pungli, khususnya di sekolah. Kalau hanya laporan saja, itu belum kuat. Coba foto atau video, pasti buktinya kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada saya dapat oknum yang melakukan pungli, pasti sanksinya pecat,” tegasnya.
Permintaan serupa disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Makassar, Ismunandar. Masyarakat diimbau untuk melaporkan temuan praktik pungli ke Disdikbud Makassar.
“Kalau ada temuan pungli di sekolah, masyarakat juga harus melaporkan ke Disdikbud Makassar, biar kami bisa segera tindak lanjuti. Kalau laporan itu benar, pasti kami akan tindak tegas oknum yang terbukti melakukan pungli,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Ombudsman Kota Makassar, Muh Kudri, mengatakan pungli yang kerap terjadi di dunia pendidikan, disebabkan karena ketidaktransparan pihak sekolah.
“Pungli ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan pihak sekolah. Terutama sekaitan aturan yang seharusnya diketahui oleh pihak orang tua siswa. Disinilah kerap terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Dia mencontohkan, selama ini pihak sekolah terkadang menggelar rapat dengan orang tua siswa namun hanya sebagian yang mengetahui hasilnya. Mestinya, hasil rapat disampaikan ke seluruh orang tua dengan penjelasan seperti keadaan yang terjadi.
”Sebaiknya pihak sekolah menyampaikan secara terbuka kebutuhan penganggaran. Itu mesti dipahami dengan jelas, sifat sumbangan yang akan dibebankan. Kalau sumbangan sukarela kan tidak mengikat, tidak ditentukan. Jadi orang tua bisa menyampaikan apakah sanggup atau tidak,” terangnya. (ucu-arf/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top