Berita Kota Makassar | 2017, Buruh Tuntut UMP Rp2,7 Juta
Metro

2017, Buruh Tuntut UMP Rp2,7 Juta

MAKASSAR, BKM — Upah Minimun Provinsi (UMP) selalu menjadi persoalan pelik antara pengusaha dan buruh setiap tahun, khususnya menjelang pergantian tahun. Seperti saat ini, para buruh mulai merapatkan barisan untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka melalui kenaikan UMP.
Melalui Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, buruh di daerah ini meminta UMP di Sulsel berada di kisaran Rp2,7 juta atau naik 20 persen dari UMP 2016 yang besarannya Rp2,25 juta.
Ketua KSPSI Sulsel, Basdir Abbas, saat ditemui di Kantor Gubernur, Jumat (21/10) menilai kenaikan UMP tersebut sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dia menolak jika penetapan UMP berdasarkan PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan dijadikan acuan. Alasannya, karena perumusan menggunakan angka inflasi nasional.
“Padahal pertumbuhan Sulsel jauh di atas angka nasional, masa gaji buruh dan pekerja tidak mengikuti hal ini,” kata Basdir.
Dia melanjutkan, angka itu masih untuk pekerja yang lajang. Sementara untuk pekerja yang berkeluarga KSPSI meminta tambahan tunjangan dari pihak perusahaan. Untuk itu, KSPSI bersama serikat buruh lainnya akan mengawal rapat dewan pengupahan Sulsel di Hotel Dinasti hari ini, Sabtu, 22 Oktober.
Untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait penetapan UMP dan penolakan PP 78, KSPSI berencana akan melakukan aksi unjuk rasa. Hal yang sama akan dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Sementara itu, Ketua KSBSI Sulsel, Andi Malanti mengakui pemerintah cenderung memaksakan penerapan PP 78. Aturan itu dinilai bertentangan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Menurutnya, angka pertumbuhan nasional masih sekitar 4 persen, sementara angka di Sulsel sudah mencapai 8 persen.
Dia menjelaskan, tahun lalu, penetapan UMP juga tidak berdasar pada PP 78.
“Pak Gubernur menetapkan Rp2,25 juta dari yang seharusnya Rp2,23 juta,” tambahnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Latunreng memaklumi permintaan buruh untuk kenaikan UMP. Hanya saja dirinya meminta pekerja dan pemerintah memperhatikan kondisi yang dialami oleh pengusaha saat ini. Belum lagi ketersediaan lapangan kerja yang semakin sedikit.
Jika dilakukan penambahan gaji, akan berimplikasi terhadap pembukaan lapangan kerja. Sebab pengusaha akan mengurangi penerimaan pekerja, bahkan akan merumahkan sebagian untuk melakukan efesiensi biaya pekerja.”Harus kita lihat berbagai sisi, kalau dari pekerja tentu mereka mengharapkan kenaikan yng signifikan. Sementara itu dari pengusaha, akan rugi jika biaya terlalu tinggi,” ucap Latunreng.
Sementara itu, Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu’mang meminta dewan pengupahan yang terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja, perwakilan buruh dan pengusaha bisa merumuskan UMP dengan baik. Terlebih, selama ini Sulsel selalu menetapkan UMP tanpa ada masalah yang berarti.
“Tahun lalu sekitar Rp2,3 juta dan Kota Makassar sekitar Rp2,5 juta. Kalau kita lihat ini di Sulsel, sebenarnya UMP kita lebih tinggi dibanding beberapa provinsi di Jawa,” jelas Agus. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top