Awas….Lobi Anggaran APBD-P – Berita Kota Makassar
Metro

Awas….Lobi Anggaran APBD-P

MAKASSAR, BKM–Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) mulai mencium aroma tidak sedap dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2016 ini.

Dalam pembahasan yang sudah telat tersebut, Kopel mencurigai pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar dan DPRD Sulsel mulai asal-asalan dan sudah tidak sehat lagi. Lobi anggaran-pun memungkinkan terjadi.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq mengungkapkan beberapa modus terjadi upaya lobi lobi dalam meloloskan anggaran di legislatif, seperti sulitnya lagi dibahas secara mendetail karena batas deadline yang sempit.
Apalagi, sejak awal sudah ada unsur kesengajaan agar pembahasan nanti dikerjakan pada saat lewat batas waktu (deadline) yang ditentukan.
“Kewenangan menyetujui anggaran ada pada legislatif. Kewenangan ini dapat menjadi senjata sehingga pemerintah melakukan jalan lobi-lobi anggaran, agar anggaran setiap SKPD bisa diloloskan secara keseluruhan tanpa diteliti dan dicermati lagi lebih seksama. Pertimbangannya-pun karena waktu sudah lewat sehingga sangat kecil peluang legislatif untuk meneliti satu persatu seluruh kegiatan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini SKPD,” ungkap Kadir.
Musaddag menambahkan, Kopel menduga unsur kesengajaan itu ada, karena pembahasan di batas waktu yang telah ditentukan dalam UU Nomor 23/2014.”Coba jika keduanya serius dan taat pada regulasi yang ada tentu mereka akan membahas sebelum batas deadline yang ditentukan. Dimana SKPD maupun Pemkot Makassar secara umum sudah jauh hari menyerahkan dokumen KUA-PPAS sehingga tidak ada alasan lagi Banggar untuk tidak membahasnya. Banggar juga bisa mengingatkan pemkot agar segera memasukkan dokumennya tersebut ke DPRD Makassar,” tegasnya.
Namun apa yang terjadi, ada kesan faktor kesengajaan untuk mengulur ulur waktu pembahasan hingga batas waktu, agar bisa terjadi lobi-lobi anggaran, bebernya.
Tidak hanya itu, Akil sapaan akrabnya menambahkan, Banggar dapat saja mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2016 tanpa konslutasi ke Jakarta. Sebab di Makassar sudah ada perwakilan pemerintahan pusat yakni provinsi. “Disini ada pemerintah Provinsi selaku perpanjangan tangan dari pusat, kenapa mereka tidak konslutasi saja di pemprov,” kritiknya.
Menyikapi hal itu, anggota Badan Anggaran, Basdir menegaskan, Banggar telah menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD P rampung bulan ini.
“Memang kita menargetkan APBD perubahan 2016 selesai secepatnya, sehingga rapat di jadwalkan tiap hari sampai malam, karena setelah itu, langsung kembali masuk ke APBD pokok 2017,” ucap Basdir, kemarin.(ita)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top