Headline

Penyelenggara Umrah Jadi Sasaran Pungli Pengurusan Paspor

MAKASSAR, BKM — Ketua Ombudsman RI Sulsel, Subhan Djoer tak menampik adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan paspor di kantor Imigrasi. Praktik ilegal ini lebih banyak menyasar biro perjalanan umrah dan haji. Karena mereka biasanya mengurus paspor dalam jumlah banyak.
”Untuk kantor Imigrasi di Daya, masih kita terima keluhan. Misalnya dari penyelenggaran umrah. Masih ada oknum yang membantu pembuatan paspor dalam jumlah banyak dengan bayaran yang lebih,” kata Subhan, kemarin.
Untuk saat ini, Subhan tidak akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor tersebut. Sebab dapat dipastikan semua pelaku pungli sedang tiarap menunggu saat aman untuk beraksi.
”Tapi hasil kunjungan saya terakhir di Imigrasi Daya, kami tidak menemukan pelanggaran untuk pengurusan paspor individu. Entah kalau yang pengurusan dalam jumlah banyak, misalnya untuk jamaah perjalanan umrah dan haji,” terang Subhan.
Sementara untuk kantor Imigrasi Percontohan Kota Makassar yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Subhan mengklaim tak ada pungli untuk penerbitan paspor. Pemantauan intens dilakukan di tempat ini, karena lokasinya tidak jauh dari kantor Ombudsman.
”Yang di Alauddin kebetulan dekat kantor Ombudsman. Setahu saya tidak ada pungli di situ, karena sistemnya sudah online. Masyarakat bayar langsung ke BNI. Setelah bayar, kemudian difoto dengan memperlihatkan bukti pembayaran. Itu saja. Tunggu empat hari, paspor selesai,” jelas Subhan.
Subhan menambahkan, untuk aktivitas kantor Imigrasi Daya, Ombudsman telah melakukan penyelidikan beberapa tahun. Saat itu aktivitas calo cukup ramai. Bahkan terungkap ada pegawai Imigrasi juga menjadi calo.
”Kami pernah tiga kali mystery shopping di Imigrasi Daya. Yang pertama tahun 2012. Banyak sekali calo waktu itu. Bahkan ada pegawai dalam yang berganti baju preman untuk kemudian jadi calo. Setelah itu kita paparkan di hadapan kepala Imigrasi dan kita sampaikan pada waktu Denny Indrayana jadi Wakil Menteri (Hukum dan HAM), praktis berubah,” jelas Subhan.
Subhan tak menampik keberadaan biro jasa di kantor Imigrasi Daya. Mereka yang mengenakan pakaian seragam warna biru ini biasa dimintai tolong untuk membayar ke bank BNI dengan tarif resmi Rp355 ribu. Biasanya uang jasa dilebihkan Rp5 ribu sebagai ganti ongkos bensin dan bayar parkir.
“Kalau biro jasa untuk bayar ke bank BNI memang ada saya dapat dan resmi. Tapi itu bagi warga yang tidak mau repot ke bank. Kita juga bisa langsung bayar ke BNI tanpa menggunakan biro jasa,” jelasnya.
Terkait dengan dilegalkannya biro jasa di kantor Imigrasi Kelas I Makassar Daya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Sulsel, Sahabuddin Kilkoda tetap menyatakan dirinya tidak tahu menahu. Meski begitu, dia menegaskan praktik seperti itu sebenarnya tidak boleh ada.
”Apapun bentuknya, pungutan diluar ketentuan tidak boleh. Kalau masih bisa kita cegah, ya dicegah. Jangan ada pembiaran. Kalau masyarakat yang langsung datang, jangan dihadang-hadang oleh biro jasa. Biarkan masyarakat sendiri yang mengurus langsung di kantor Imigrasi,” kata Sahabuddin, kemarin.
Menurutnya, masyarakat yang datang ke kantor Imigrasi harus tahu proses penerbitan paspor. ”Mereka harus tahu bagaimana prosesnya hingga terbit paspornya. Jangan ada biro jasa yang menyodorkan diri untuk membantu mengurusnya dengan meminta tambahan biaya,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, Haspion Irman menerangkan, biro jasa yang ada di kantornya sudah ada sekitar tahun 2010 lalu. Bahkan keberadaan biro jasa ini tidak hanya di Makassar, tapi di seluruh Indonesia.
”Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita tidak melayani yang namanya calo. Kalau ada, pasti kita tolak.Yang kita layani hanya biro jasa resmi yang izinnya dikeluarkan Kanwil Kemenkum HAM,” kata Haspion Irman, Selasa (18/10).
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan mentolelir bila ada calo yang mengurus paspor, apalagi oknum pegawai Imigrasi. Jika adayang ditemukan, akan ditindak tegas dan diberi sanksi berat. APalagi jika ada praktik pungli. ”Kalau perlu saya yang laporkan secara pidana,” tegasnya.
Direktur Anti Coruption Committe (ACC) Sulawesi, Abdul Mutthalib mengatakan, keberadaan biro jasa untuk pengurusan paspor di kantor Imigrasi harus jelas dasar hukumnya.
“Apakah kerja sama biro jasa masuk kategori PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau tidak. Kalaupun PNBP, mesti jelas standar pelayanan dan besaran pendapatannya,” ujar Muthalib, kemarin.
Sebab, menurut dia, jangan sampai kerjasama pihak ketiga semakin menyulitkan masyarakat dalam hal pengurusan paspor di Imigrasi. Karena itu sama saja memperluas peran calo.
“Meskipun ada izin resmi, harus jelas standar pelayanannya. Tupoksinya sejauh mana dan batasan keuntungan dari jasa yang diberikan kepada masyarakat,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Informasi Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel, Asram Jaya. Dikatakan, untuk mengantipasi praktik pungli, tim khusus yang telah dibentuk agar mengambil langkah tegas.
”Data dari Ombudsman bisa digunakan untuk melihat instansi mana yang masih melakukan praktik pungli. Salah satu satu diantaranya adalah kantor Imigrasi. Jika ada informasi dan dugaan praktik pungli, seharusnya tim ini bisa bergerak lebih cepat dan responsif,” uajrnya. (mat-jun/rus/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top