Pengelolaan BPJS Diusul di Provinsi – Berita Kota Makassar
Metro

Pengelolaan BPJS Diusul di Provinsi

SEJAK dibentuk, kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kerap menuai sorotan. Terkhusus bagi pelayanan BPJS Kesehatan yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Persoalan tersebut ternyata mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Saat berkunjung ke Makassar, Menpan RB Asman Abnur melakukan inspeksi mendadak (sidak) di BPJS Kesehatan untuk melihat mekanisme pelayanan yang diberikan ke masyarakat.
Ternyata, setelah melakukan kunjungan, Asman melontarkan ide agar layanan BPJS tidak dikelola secara terpusat seperti saat ini.
“Mungkin kita akan limpahkan kewenangan BPJS pada gubernur. Seperti pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA sekarang sudah diserahkan ke provinsi. Ini masih saran saya,” jelasnya usai sidak, Senin (17/10).
Menurut menteri yang baru dilantik dua bulan ini, layanan BPJS itu jangkauannya luas. Yang mengetahui secara pasti situasi dan psikologis masyarakat adalah gubernur. Sehingga butuh keterlibatan pemerintah provinsi dalam pengelolaan BPJS.
“Nanti kita libatkan gubernur dalam menangani permasalahan BPJS. Itu ke depan solusinya,” ungkap Asman.
Menanggapi persoalan itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengemukakan, sebenarnya sudah sejak awal, pihaknya mengusulkan agar pengelolaan BPJS tidak tersentral atau terpusat di Jakarta. Alasannya, karakteristik tiap daerah berbeda-beda. Pasti penanganan kesehatan di Jawa, Maluku, Papua, Sulsel, dan provinsi lain di Indonesia akan berbeda.
“Oleh karena itu, koordinasi dan pengendalian dari gubernur mutlak dilakukan. Agar keluhan-keluhan tidak terlalu panjang untuk segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Syahrul menyinggung, sebelum BPJS mengambil alih pelayanan kesehatan masyarakat, Pemprov Sulsel sudah terlebih dahulu menerapkan layanan kesehatan gratis. Dan selama program itu berjalan, tidak ada persoalan berarti yang ditemukan di masyarakat. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top