Metro

Danny: Harga Lods Harus Tuntas

MAKASSAR, BKM– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mulai gelisah terkait polemik penentuan harga lods dan kios di Makassar Mal yang belum tuntas hingga saat ini.
Danny sapaan akrab wali kota, bahkan memanggil pihak pengembang PT Melati Tungga Inti Raya (MTIR) untuk kembali duduk bersama mencari titik terang penyelesaian permasalahan di Makassar Mal termasuk memutuskan harga lods dan kios.
Sebelumnya, PT MTIR menetapkan agar harga lods Makassar Mal sebesar Rp115 juta per meter, sedangkan pedagang hanya menginginkan berkisar Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per meter.
Menurut Danny, permasalahan yang terjadi di Makassar Maltermasuk dalam penetapan harga kios dan losd harus segera diselesaikan, agar para pedagang dapat segera dapat beraktifitas di dalam kios serta lods yang telah disediakan.
“Kita akan kembali melakukan rapat bersama, mungkin malam ini (kemarin) kita rapat lagi,” beber Danny, Senin (17/10).
Dari hasil rapat bersama, kata Danny, dirinya baru akan memutuskan berapa harga yang harus ditentukan. “Pemkot berada di tengah – tengah antara pedagang dan pengembang dalam menyelesaikan permasalahan Makassar Mal. Keputusan harga kios harus dihitung secara fair, terbuka dan transparan,” jelasnya.
Terpisah, Kuasa Hukum PT MTIR, Fanny Anggreani menegaskan, pihaknya menerima adanya upaya dari Pemerintah Kota Makassar dalam menyelesaikan permasalahan di Makassar Mal khususnya dalam permasalahan harga.
Namun dia mengaku, pihak PT MTIR sama sekali tidak ingin menurunkan harga. “Menyelesaikan masalah Makassar Mal dengan duduk bersama itu bagus, tetapi yang perlu diketahui PT MTIR tetap mempertahankan harga yang telah disepakati bersama para pedagang,” katanya.
Terpisah, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Makassar, Zulkifli Gani Otto mengatakan, posisi kadin pada polemik di Makassar Mal hanya sebatas fasilitator antara pedagang dan pengembang MTIR. Saat ini, kata Zugito sapaan akrabnya, tugas dari Kadin sudah selesai. Alasannya, Kadin tidak memiliki wewenang terutama pada persoalan penentuan harga lods. Pemilik wewenang pada persoalan tersebut yakni pemerintah yang diwakili oleh PD Pasar dan pihak MTIR.
“Selesaimi tugas kita, penentuan harga adalah wewenang pemerintah dan pengembang. Kadin tidak punya wewenang masalah harga,” kata Zugito, kemarin.
Dia juga menjelaskan bahwa keberadaan Kadin sebagai fasilitator setelah diamanahkan oleh sesepuh Sulawesi Selatan, HM Jusuf Kalla secara lisan. Saat ini, pihak yang berwenang telah menentukan harga bahkan sudah ada dalam tahap proses akad kredit di bank.(arf-man)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top