Sulselbar

Tentang Penetapan Harga TBS

BKM/ALALUDDIN BERI KETERANGAN -- Kadisbun Sulbar, H Tanawali (kiri) sedang memberi keterangan kepada komisioner Ombudsman Perwakilan Sulbar terkait penetapan harga TBS di wilayah tersebut.

MAMUJU, BKM — Menindaklanjuti laporan ketua Fraksi DPRD Sulbar terkait dugaan maladminsitrasi penetapan harga Tandan Buah Sawit (TBS) yang dianggap tidak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016. Jajaran Ombudsman Sulawesi Barat melakukan pemangilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Sulawesi Barat, Ir H Tanawali, MAP, Kamis (13/10).
Dalam keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0109/0229.2016/MMJ/X/2016, Tanawali memberi keterangan terkait prosedur penetapan TBS di Sulawesi barat. Proses penetapan harga TBS itu, menurut Kadis, dilaksanakan setiap bulan oleh tim yang melibatkan pihak asosiasi perusahaan sawit, petani sawit, pihak DPRD Provinsi Sulawesi barat, dan Dinas Perkebunan Sulbar. Diakui ada unsur kelalaian yang harus perbaiki.
”Selama ini memang terjadi kelalaian dalam proses penetapan harga TBS di Sulbar. Sebab pihak perusaahaan tidak pernah menyerahkan hasil penjualan (invoice) sebagai acuan dalam penetapan harga. Jadi tim hanya mengambil perbandingan harga sawit dari beberapa daerah seperti Kalimantan,” ungkap Tanawali.
Lanjut Tanawali mengatakan, meski demikian ke depan pihaknya akan komitmen menertibkan semua perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Sulbar, agar mematuhi prosedur penetapan TBS sesuai aturan yang ada. Sebagai acuan, mereka harus menyerahkan invoice. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan tegas. Jika perlu pencabutan izin akan kami lakukan,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan monitoring setiap bulan, pada proses penetapan harga TBS, sebagai upaya mendorong pihak dinas perkebunan Sulbar, agar tetap komitmen menertibkan proses administrasi.
”Kami akan tetap melakukan monitor untuk memastikan proses penetapan agar harga TBS berjalan sesuai aturan yang ada. Utamanya penyerahan invoice sebagai acuan penetapan harga, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.1402/2013,” tegas Lukman Umar. (ala/mir/c)


Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top