Berita Kota Makassar | Dewan Serius "Kuliti" RKA SKPD
Metro

Dewan Serius “Kuliti” RKA SKPD

MAKASSAR, BKM– Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar makin serius “menguliti” atau mengecek Rencana kerja anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah di APBD Perubahan.

Dewan bahkan berjanji tidak akan meloloskan anggaran yang dinilai boros dan tidak menyentuh kepentingan rakyat.
Ada beberapa kegiatan dengan mata anggaran besar yang berada di RKA SKPD yang terancam dipangkas, seperti anggaran untuk kegiatan rapat, seminar, workshop. Kegiatan tersebut, dinilai sangat memboroskan keuangan negara.
“Anggaran yang tidak menyentuh untuk kesejahteraan rakyat sudah jelas kami pangkas, seperti anggaran peralatan dan anggaran yang keliatannya kecil namun dalam beberapa item tidak efektif,” ungkap Ketua Banggar, Adi Rasyid Ali di Makassar, saat dikonfirmasi BKM, Minggu (16/10).
Menurut ARA sapaan akrabnya, saat pembahasan dengan seluruh SKPD Pemkot Makassar, disebutkan ada banyak anggaran yang nomenklaturnya kecil tapi hanya kepentingan individu atau sekelompok, sehingga sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan banggar.
“Ini komitmen kami untuk “menguliti” semua RKA SKPD yang ada dalam gambaran umum,jadi kalau ada kegiatan koordinasi, seminar dan workshop kita akan pertanyakan peruntukannya,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, pembahasan di forum banggar yang dilaksanakan selama empat hari lamanya sejak 10 hingga 13 Oktober belum cukup mendalam. Menurut dia akan lebih digagas secara detail di tiap komisi. “Jadi semuanya belum selesai. Anggaran yang diusulkan SKPD akan dievaluasi ulang oleh mitra kerja masing-masing di komisi dan disitumi paling detail,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Makassar itu melanjutkan, lewat komisi, SKPD tidak dapat lagi menjelaskan secara teknis, sebagaimana yang kerap dijelaskan dalam Banggar, tapi lebih pada progres kedepannya. pihaknya sudah menyampaikan ke setiap komisi agar memperdalam pembahasan.
sementara itu, anggota Banggar, Mario David mengatakan,jika dalam pembahasan Banggar belum secara detail menguliti anggaran, maka komisi lebih spesifik membahasnya bersama pimpinan SKPD. Di komisi-lah banyak RKA yang diusulkan dirombak. “Kami juga minta agar Tim Perencanaan Anggaran Daerah (TPAD) untuk hadir agar dapat menindaklanjuti keputusan komisi-komisi,” ujarnya.
Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, khusus mitranya di Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), telah menemukan sejumlah nomenklatur yang berulang-ulang dianggarkan. Misalnya nomenklatur penyuluhan pada Dinsos, juga terdapat di Dinasnaker, dan dibeberapa SKPD lainnya, sehingga menurut dia lebih baik digabung dengan alasan memiliki tujuan sama.
“Pemborosan itu kalau kegiatan sama, seperti yang terjadi di beberapa SKPD,” tuturnya.
Sementara itu, Sekertaris Kota Makassar, Ibrahim Saleh mengatakan, dasar dalam menyusun anggaran sudah ada rujukan, yakni RPJMD, Musrembang dan hasil reses dewan. sehingga menurutnya, anggaran yang diusulkan lebih besar untuk kepentingan rakyat. Kendati demikian, pihaknya membuka seluas-luasnya untuk dilakukan kritik terhadap anggaran yang diusulkan. “Kontrol dari dewan sangat dibutuhkan, jadi kritikan itu kami anggap positif, apapun itu. Karena saya yakin SKPD juga merekomendasikan anggaran yang ada semua untuk rakyat,” singkatnya.(ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top