Berita Kota Makassar | Propam Usut Pungli dan Calo SIM di Polrestabes
Headline

Propam Usut Pungli dan Calo SIM di Polrestabes

MAKASSAR, BKM — Kapolda Sulsel, Irjen Pol Anton Charliyan menaruh perhatian khusus terhadap masih maraknya praktik percaloan dan indikasi pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polrestabes Makassar.
Propam telah diinstruksikan untuk turun ke lapangan dan mengusut praktik-praktik ilegal ini. Jika ada ditemukan pelanggaran, akan diberi tindakan dan sanksi tegas.
Penegasan itu disampaikan Kapolda melalui Kabid Humas, Kombes Pol Frans Barung Mangera, kemarin. Dikatakan, Presiden dan Kapolri telah menginstruksikan agar seluruh praktik percaloan dan pungli dihilangkan, khususnya pada pelayanan publik. Juga telah diperintahkan agar pemberian layanan dilakukansecara online.
”Perintah Presiden dan Kapolri sudah jelas. Semua praktik percaloan dan pungli harus dihilangkan. Pelayanan piblik harus dilakukan dengan sistem online,” kata Frans Barung, yang dimandatkan memberi penjelasan, karena Kapolda tengah melakukan kunjungan kerja ke polres-polres di Sulsel.
Guna menghilangkan pungli dan percaloan, masing-masing polda diinstruksikan membentuk tim khusus guna meningkatkan kualitas layanan publik. Pengurusan dan penerbitan SIM harus dilakukan secara transparan yang tidak membutuhkan waktu lama.
”Jadi tidak ada hitungan hari. Sistemnya sudah harus online agar mudah diakses. Semua layanan diarahkan satu pintu,” terang Frans.
Sementara itu, dari pantauan BKM di markas Kepolisian Resort Kota Besar (Mapolrestabes) Makassar, Kamis (13/10), personel Satuan Lalulintas (Satlantas) yang kerap berada di kawasan pengurusan SIM, sudah disterilkan. Mereka yang sehari sebelumnya masih terlihat menawarkan jasa pengurusan SIM kepada pemohon yang datang, tak terlihat lagi.
Pengurusan SIM juga lebih tertib dibanding sebelumnya. Pemohon terlihat mengantre sesuai nomornya. Setelah mendapat formulir, mereka wajib melampirkan surat keterangan kesehatan yang dibayar sebesar Rp25 ribu.
Jika formulir sudah lengkap, pemohon kembali antre untuk melakukan perekapan data. Selanjutnya difoto.
Setelah itu kembali antre untuk tes rambu lalulintas melalui komputer. Tahapan inilah biasanya yang rawan dimanfaatkan oknum tertentu. Sebab jika tak lulus, pemohon tidak akan mendapatkan SIM yang diinginkannya.
Bila lulus tes, pemohon kemudian membeli blanko pembayaran SIM dari petugas yang telah disiapkan. Untuk SIM C tarifnya Rp100 ribu, sementara SIM A Rp120 ribu.
Proses pengurusan SIM yang dilakukan sesuai prosedur ini, mendapat apresiasi dari pemohon. Namun tidak sedikit diantaranya yang merasa kesulitan. Mereka merasa dipersulit selama pelaksanaan ujian, karena tidak mendapat arahan dari petugas. Utamanya bagi mereka yang tidak paham menggunakan komputer.
Selain itu, tetap saja ada segelintir oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk menarik pembayaran lebih dari pemohon SIM. Seperti dialami Nawir dan tiga orang rekannya.
”Saya berempat sama saudara mau perpanjang SIM C. Saya diminta membayar Rp850 ribu untuk semuanya. Padahal yang tertulis di papan pengumuman jelas-jelas tertulis, untuk perpanjangan SIM tarifnya Rp75 ribu,” cetus Nawir.
Jika dihitung-hitung, Rp850 ribu dibagi empat, artinya setiap orang dibebani pembayaran Rp212 ribu. Padahal tarif resmi hanya Rp75 ribu. Berarti terdapat selisih Ro137 ribu.
Hal yang sama dialami Feby, seorang mahasiswa. Ia datang untuk memperpanjang SIM A. Jika tarif resmi perpanjangan SIM A sebesar Rp85 ribu, Feby harus membayar Rp150 ribu. Kelebihan pembayarannya sebesar Rp65 ribu. Lalu ke mana semua uang kelebihan bayar itu? (ish-jun/rus/b)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top