Metro

Pejabat Pemprov Boleh Ikut Lelang

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar membuka kesempatan selebar-lebarnya ke pejabat eselon II di dalam lingkup Pemkot Makassar, maupun pejabat pemprov dan kabupaten/kota di Sulsel untuk mengikuti lelang jabatan. 08124131012

Pemerintah Kota Makassar saat ini telah membuka pendaftaran lelang jabatan selama 15 hari yang dimulai sejak 7 hingga 21 Oktober mendatang.
Lelang jabatan digelar Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk mencari pejabat yang akan mengisi 11 jabatan yang lowong termasuk penambahan SKPD berdasarkan kelembagaan baru yang mengacu pada Permenpan 13/2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong di lingkungan instansi pemerintah.
“Calon pendaftar yang sudah non-job juga berkesempatan mengikuti lelang jabatan eselon II. Asalkan pernah mengisi jabatan IIb atau IIIa, itu bisa ikut. Pendidikan minimal Strata Satu (S1),” kata Sekretaris BKD Makassar, Basri Rakhman, Kamis (13/10).
Selain PNS lingkup Pemkot Makassar, mereka yang boleh ikut lelang jabatan adalah PNS lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan kabupaten/kota lainnya di Sulsel. Asalkan, kata Basri, mereka melengkapi persyaratan izin dari pimpinan seperti bupati ataupun gubernur dan lampiran bebas temuan dari Inspektorat.
“Pendaftar yang sudah melengkapi berkas harus menyerahkan ke BKD Makassar dengan terlebih dulu melihat persyaratan di website yang telah disediakan bkdmakassar.web.id. Kalau untuk PNS Pemkot Makassar hanya melampirkan surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, lelang jabatan eselon II yang dilakukan telah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lelang dilaksanakan oleh Tim Seleksi (Timsel) dan telah menerima usulan dari BKD Makassar.
Pria yang akrab disapa Danny itu juga menyebut tidak akan melakukan pelantikan jika pejabat belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke BKD Makassar maupun secara langsung ke KPK.
“Penyerahan LHKPN itu penting, karena saya tidak mau melakukan pelantikan jika belum ada yang menyerahkan LHKPN,” tegasnya.
Dia menambahkan, pejabat Plt Kepala Dinas harus tetap mengikuti lelang untuk mendapatkan jabatan definitif. Meskipun memiliki peluang besar terlebih jika melihat modal pemahaman tupoksi di SKPD yang tengah dipimpinnya.
“Hasilnya tetap mengacu pada lelang jabatan. Plt tetap harus mendaftar karena harus fair sesuai hasil lelang,” ucapnya.
Adapun enam jabatan kosong yang saat ini diisi oleh Plt yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Sosial.
Sementara lima jabatan lainnya masih dalam pembahasan di DPRD Makassar. BKD tetap mengakomodir dinas baru tersebut dalam lelang jabatan ini. Hal ini sesuai dengan rekomendasi KASN. (arf)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top