Metro

Forum Masyarakat Tolak Pabrik Marmer

DEMO -- Forum Masyarakat Buntu Batu saat melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Enrekang kemarin.

ENREKANG, BKM — Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Buntu Batu menggelar aksi demo di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Enrekang, Rabu (13/10). Mereka menolak penambangan marmer yang dilakukan PT Arung Bungin Group (ABG) di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

Mereka berasal dari Pemuda dan Masyarakat Lunjen Bersatu, Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Cabang Buntu Batu, Curio dan HPMM Cabang Anggerja, HPMM Kom UNM, Ikatan Remaja Rumbia, Ikatan Pemuda Panyurak, Kompas, Keluarga Pewaris Kerjaan Buntu Batu dan Kerukunan Keluarga Madata Rumbia.
Dalam orasinya, mereka menolak PT Arung Bungin
Group melakukan eksplorasi Marmer di Lunjen karena telah mematikan potensi diberbagai sektor, terutama di bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi hasil bumi andalan kbupaten Enrekang.
Selain itu, masuknya pertamangan tersebut tidak memberikan efek positif kepada Masyarakat sekitar are tambang termasuk kepada beberapa Kecamatan yang dialiri sungai Mata Allo akibat limbah tambang tersebut.
“Untuk itu kedatangan kami disini menolak hardirnya PT Arung Bungin Group melakukan eksplorasi Marmer di daerah kami karena sangat merugikan masyarakat,”teriak Abdul Kadir selaku Jendral lapangan Forum Masyarakat Buntu Batu.
Menurutnya, hadirnya perusahaan tambang tersebut
juga akan merusak situs sejarah yang dikenal dengan istilah Tallu Batu Papan didalamya ada empat situs sejarah perdaban Bumi Massenrenpulu yaitu (Bekas Tapak Tangan Tandi Giling,Serambi Mayat,Bekas Salassa Puang Talise dan Kuburan Raja-raja Duri.
“Kami mendesak Pemkab Enrekang untuk segera
merekomendasikan kepada Pemprov Sulsel agar mencabut izin usaha pertambangan marmer di
daerah kami untuk menyelamatkan situs sejarah
itu,”harap Kadir.
Sekitar kurang lebih dua jam berorasi di halaman kantor Bupati, Wabup Enrekang HM Amiruddin keluar menemuai para masyarakat untuk menerima
aspirasinya. Amiruddin mengatakan apa yang
menjadi aspirasi masyarakat hari ini itulah yang menjadi aspirai pemerintah.
Untuk itu pertambangan marmer yang sementara berporose itu akan menjadi bahan koreksi pemerintah Enrekang. Karena kewenangan perizinan ini kewenangan provinsi Sulsel.”Maka itu Pemkab Enrekang akan berkonsultasi dengan Pemprov Sulsel,”ujar Amiruddin.
Sementara itu, anggota DPRD Enrekang, Asman mengatakan apa yang menjadi aspiarasi masyarakat kali ini pihaknya akan menindak lanjuti.”Kalau memang proses tambang ini merugikan daerah dan masyarakat, maka itu sebuah kewajiban kita bersama semua untuk menolaknya,”kata Asman.
(her/C)


Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top