Program KKBPK Terpengaruh Pemangkasan Anggaran – Berita Kota Makassar
Headline

Program KKBPK Terpengaruh Pemangkasan Anggaran

MAKASSAR, BKM — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu lembaga yang terkena efisiensi anggaran DIPA APBN. Pemangkasan anggaran sebanyak dua tahap ini mengubah besaran alokasi anggaran pengelolaan program KKBPK di Sulsel, dari semula Rp80 miliar menjadi Rp60 miliar. Kondisi ini memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan penggerakan program KKBPK di lini lapangan.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Hj Rini Riatika Djohari pada review program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Sulsel tahun 2016 di Aerotel Smile, Makassar, Selasa (11/10) malam.
Review ini, menurut Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK), Abdul Gaffar, diikuti kepala SKPD KB kabupaten/kota, kepala bidang dan pejabat fungsional tertentu Perwakilan BKKBN Sulsel, serta kepala bidang program KKBPK pada SKPD KB kabupaten/kota se-Sulsel. Kegiatan berlangsung selama dua hari, berakhir Rabu (12/10).
Lebih jauh Rini menjelaskan, hingga saat ini BKKBN masih memiliki tantang besar bagi pengelolaan program dalam upaya pencapaian target yang tertuang dalam RPJMN/renstra 2015-2019. Karena itu dibutuhkan keselarasan pembangunan KKBPK dari pusat sampai pada tingkat kabupaten/kota.
”Hasil laporan rutin bulan Agustus 2016 menunjukkan jumlah peserta KB baru sebanyak 119.386 akseptor atau 51,76 persen, dari target sebesar 230.670 akseptor. Pencapaian ini masih di bawah target bulan Agustus yang idealnya sudah harus mencapai 66,64 persen,” ungkap Rini.
Jumlah peserta KB aktif berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2015 sebanyak 747.535 akseptor, atau 60,22 persen dari total Pasangan Usia Subur (PUS). Angka ini masih di bawah target RPJMN yang harus dicapai pada tahun 2019 sebesar 66 persen.
Dalam kesempatan itu, Rini juga menyinggung tentang rencana pengalihan pengelolaan tenaga lini lapangan, yaitu Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah pusat.
”Program yang sedianya dilaksanakan Oktober 2016 mengalami kemunduran, menunggu kebijakan pemerintah pusat yang sampai saat ini masih dalam proses konsolidasi antara Kemendagri, BKKBN, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya,” terang Rini.
Sementara untuk isu kelembagaan, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Bagian Hukum dan Kepegawaian Perwakilan BKKBN Sulsel, diperoleh informasi bahwa saat ini kabupaten/kota di Sulsel dengan rancangan kelembagaan utuh sebagai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 15 kabupaten/kota. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya akan bergabung dengan instansi lainnya.
”Kami sangat berharap agar pengelola program KB di kabupaten/kota yang nomenklaturnya bergabung dengan dinas lain, agar dapat bergabung dengan instansi yang serumpun. Seperti Pemberdayaan Perempuan dan Anak,” imbuh Rini. (*/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top