Ombudsman: Pemda dan BPN Rawan Pungli – Berita Kota Makassar
Metro

Ombudsman: Pemda dan BPN Rawan Pungli

MAKASSAR, BKM– Lembaga Pengawas Kebijakan Publik, Ombudsman Kota Makassar masih tetap menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh segelintir oknum dari pihak kecamatan dan kelurahan. Praktik pungli dilakukan saat pengurusan administrasi.
Selain praktik pungli, pelayanan publik yang diberikan oleh pihak kecamatan dan kelurahan yang minim, juga menjadi keluhan terbanyak dari masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi.
Ketua Ombudsman Makassar, Khudry Arsyad menyatakan, sebelumnya hampir setiap hari Ombudsman Makassar menerima laporan dari masyarakat terkait pungutan yang dibebankan oleh oknum dari pemerintah setempat ke masyarakat saat melakukan pengurusan administrasi. Praktik dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum, menurut Khudry sudah terjadi cukup lama. Sehingga Wali Kota Makassar diharapkan mampu menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pungli.
“Di tahun ini, laporan terbanyak terkait dugaan pungli masih ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sedangkan untuk dinas dinas hanya sebatas pelayanan publik saja yang harus ditingkatkan,” tegasnya.
Khudry juga mengaku, saat ini sudah banyak perubahan perubahan yang baik yang diberikan Pemkot Makassar khususnya dalam sistem pelayanan publik.
Dia juga berharap, pemerintah dapat benar benar maksimal memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi.
Menurut Khudry, untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pungli di tingkat kecamatan dan kelurahan, perlu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh masing masing kecamatan maupun kelurahan. Sehingga manajemen yang baik yang teroginisir dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan masyarakat.
Hal senada dikatakan, Kepala Ombudsman Sulsel, Subhan. Subhan menjelaskan, sejauh ini cukup banyak laporan masyarakat yang masuk ke ombudsman mengeluhkan pelayanan sebuah institusi, termasuk masih maraknya pungutan liar (pungli).
Dia mencatat ada tiga institusi dengan laporan atau keluhan masyarakat terbanyak yang masuk ke Ombudsman, yakni pemerintah daerah, kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Di lingkup institusi pemerintahan, instansi yang kerap dikeluhkan adalah Dinas Pendidikan, instansi yang menangani masalah perijinan, Dispenda, hingga Dinas Kesehatan.
Untuk kawasan Kota Makassar, lanjut Subhan, cukup banyak keluhan juga mempertanyakan maraknya pungli di kelurahan hingga kecamatan. Pasalnya, masih ada beberapa rekomendasi dan pengurusan surat yang harus dilakukan di dua unit layanan pemerintah tersebut. Padahal, kata Subhan, agar layanan berjalan maksimal, Pemerintah Kota Makassar seharusnya total dalam melaksanakan sistem pelayanan terpadu satu pintu (SPST).
Di lingkup pendidikan, lanjutnya, masih banyak laporan terkait pungli di sekolah, termasuk pungli saat pencairan sertifikasi guru.
Yang teranyar masuk dalam laporan ombudsman adalah indikasi pungli yang terjadi di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.
Dia berujar, ada keluhan masuk, terjadi penarikan uang terhadap lulusan keperawatan yang ingin mengurus surat tanda registrasi. Surat itu, kata Subhan, ibarat SIM bagi tenaga perawat yang ingin bekerja. Untuk memperoleh rekomendasi itu, tenaga kesehatan harus ikut ujian. Namun ujiannya cukup berat sehingga disinyalir ada permainan agar yang bersangkutan bisa lulus, diminta membayar hingga dua juta.
Di lingkup pertanahan, lanjutnya, laporan yang masuk kebanyakan terkait pengurusan sertifikat tanah dan sengketa lahan.
Sementara di lingkup kepolisian, lanjutnya, keluhan masyarakat yang masuk ke ombudsman terkait tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat yang masuk.
“Terutama di polsek-polsek kabupaten/kota,” jelasnya. (rhm-arf)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top