Headline

Bayar Lebih, Urus SIM Lancar

MAKASSAR, BKM — Praktik pungutan liar (pungli) serta percaloan pada pelayanan publik di institusi kepolisian masih saja terjadi. Salah satu yang paling menonjol adalah pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Di markas Kepolisian Resort Kota Besar (Mapolrestabes) Makassar, praktik ilegal ini dengan mudah dijumpai. Bukan hanya warga biasa yang terlibat di dalamnya, tapi juga oknum polisi. Mereka bahkan terang-terangan menawarkan kesiapan untuk mengurus SIM dengan waktu yang relatif singkat.
Tentu ada ‘syarat’ yang harus dipenuhi pemohon agar tidak perlu susah-susah mendapatkan surat izin berkendara itu. Salah satunya dengan membayar lebih, bahkan sampai dua kali lipat dari persyaratan yang seharusnya.
Untuk SIM A misalnya, pemohon dimintai pembayaran Rp600 ribu. Sementara SIM C, tarifnya Rp250 ribu. Padahal tarif resmi SIM C hanya Rp100 ribu, dan SIM A Rp120 ribu, di luar dari surat keterangan kesehatan.
BKM yang bertandang ke Mapolrestabes Makassar, kemarin sempat dicegat salah seorang petugas. Dia bertanya mau urus apa. BKM menjawab mau urus SIM. Diapun kemudian mengarahkan ke loket. Saat itulah mulai berdatangan calo untuk menawarkan jasanya.
Musdalifah, seorang pemohon SIM yang ditemui BKM, kemarin mengaku sudah datang ke mapolrestabes sejak pagi. Saat berada di loket pengambilan formulir, datang dua orang berpakaian biasa menawarkan diri bisa menguruskan SIM-nya dalam waktu singkat, dan tidak perlu repot-repot. Tarif yang dipasangnya sebesar Rp600 ribu untuk SIM A.
Tak ingin berlama-lama, diapun menyanggupi. Wanita muda yang masih berusia 18 tahun ini kemudian dituntun calo. Mulai dari pengambilan formulir, melengkapi data serta menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
”Saya langsung terima tawarannya, karena saya khawatir akan lama kalau saya yang langsung mengurusnya,” ujarnya.
Setelah menyerahkan berkas yang diminta, Musdalifah kemudian diajak untuk mengambil formulir keterangan kesehatan, tanpa harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan membayar Rp25 ribu. Setelah mengantongi surat keterangan kesehatan ia disuruh menunggu di ruang tunggu.
Tidak lama berselang, Musdalifah dipanggil untuk melakukan foto dan mengikuti tes mengenali rambu lalulintas. Setelah itu, kembali disuruh menunggu lagi.
“Saya hanya foto, baru tes komputer soal rambu-rambu. Sudah itu disuruh menunggu. Tidak lama SIM A dan SIM C saya sudah jadi,” jelasnya.
Pantauan BKM, juga melihat oknum petugas menyebutkan nilai pengurusan SIM C Rp250 ribu ke pemohon yang datang. Ada pula diantaranya yang menyerahkan sejumlah uang kepada petugas tes agar peserta diluluskan.
Beberapa tes mesti dilalui oleh pemohon yang ingin memiliki SIM. Diantaranya tes wawancara, tes rambu-rambu lalulintas dan tes berkendara.
Dikonfirmasi terpisah, Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Hamka Mappaita menegaskan, tidak ada pungli dalam pengurusan SIM di institusinya. ”Tidak ada itu (pungli). Pengurusan SIM sesuai prosedur. Demikian pula biayanya, sudah ditentukan besarannya. Kalau ada yang memberlakukan tarif lebih, tolong tunjukkan siapa orangnya,” tandas Hamka.
Menyikapi masih maraknya praktik percaloan dan pungli dalam pengurusan SIM di Polrestabes Makassar, anggota DPRD Sulsel angkat suara. Haidar Majid dari Komisi A yang menjadi mitra kepolisian, meminta agar institusi tersebut lebih mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat banyak.
”Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi tentang tatacara mengurus SIM serta mencantumkan secara jelas biaya yang harus dikeluarkan. Waktu pengurusannya juga harus ditentukan. Tidak seperti selama ini, yang terkesan tidak transparan,” terang Haidar, kemarin.
Apakah munculnya pungutan tersebut pimpinan institusi kepolisian lengah atau melakukan pembiaran? Haidar mengaku tak melihat ke arah tersebut.
“Saya tak melihat ke hal itu, karena yang mendeteksi pihak berwenang. Menurut saya, semuanya terpulang pada pemahaman masyarakat itu sendiri,” jelas legislator Partai Demokrat Sulsel ini.
Hal senada dikemukakan legislator PAN Sulsel, Andi Mumammad Irfan AB. Menurutnya, pungutan bisa diminimalkan bila sistem yang dilakukan pihak kepolisian itu terbuka dan transaparan. Juga terkait mentalitas masyarakat itu sendiri.
“Masyarakat yang seharusnya mengurus lewat jalur resmi, namun banyak yang melalui jalan pintas. Karena itu diperlukan pelayanan yang terbuka dan transparan,” kata Irfan. (jun/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top