Metro

Usai APBD-P, Dana Pendidikan Gratis Dicairkan

MAKASSAR, BKM– Dinas Pendidikan Kota Makassar memang belum mencairkan dana pendidikan gratis yang dialokasikan tahun ini. Padahal, anggarannya sudah siap. Alasannya, menunggu perbaikan administrasi sekolah swasta yang sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 lalu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Ismunandar di Rapat Badan Anggran (Banggar) mengaku, pihaknya tidak ingin mencairkan setengah-setengah, sebab khawatir nanti dituding diskriminasi jika mencairkan lebih dahulu jatah anggaran pendidikan gratis sekolah negeri. Olehnya, ia menunggu setelah APBD-P 2016 disahkan.
Sekadar diketahui, dana gratis untuk ?SD/SMP sebesar Rp15 miliar, SMK sebanyak Rp18,7 miliar dialihkan nomenklaturnya ke dalam alokasi dana hibah pada APBD-P 2016. Sebab, rekomendasi BPK sebelumnya,? khusus untuk sekolah swasta tidak lagi dianggarkan dalam bentuk kegiatan seperti selama ini dilakukan, tetapi harus dalam bentuk hibah.
Kondisi itulah yang menyebabkan pencairan dana pendidikan gratis mulai Juli hingga September tahun ini belum dicairkan. Sehingga begitu APBD Perubahan di ketok dan adminsitrasi siap, maka langsung dicairkan ke masing-masing sekolah.
“Tidak ada masalah kita dengan LPJ sebelum-sebelumnya. Apalagi, uangnya sudah ada, sisa dicairkan. Hanya kenapa kita tahan, karena menunggu clear administrasi sekolah swasta supaya pencairannya menyeluruh dan tidak ada ada sekolah yang merasa didiskriminasikan,” jelasnya, Selasa (11/10).
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkot Makassar, Erwin Syafruddin Hayya mengatakan, dana bantuan pendidikan gratis bisa dicairkan setelah perubahan, termasuk mengikuti instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel, sebab untuk hibah uang tidak boleh ada belanja langsung tetapi dimasukkan dalam belanja hibah.
“Anggaran hibah ada dalam bentuk uang dan ada dalam bentuk barang. Bentuk barang biasanya diberikan langsung pada kelompok masyarakat, tidak boleh individu,” katanya.
Erwin merincikan untuk sasaran dana hibah itu diantaranya Dinas Pekerja Umum (PU) Rp11,4 miliar, SD/SMP Rp15,6 miliar, SMK/SMA Rp18, 7 miliar dan PAUDRp9,3 miliar. Sementara lebihnya diberikan ke bantuan tempat ibadah dan kelompok masyarakat.
Erwin menambahkan, untuk PU sebagian bersumber dari dana APBD, sementara untuk SD/SMP dan SMA/SMK bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulsel, dan PAUD bersumber pemerintah pusat. “Untuk anggaran APBD itu hanya dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan,” tuturnya.
Anggota Banggar DPRD Makassar, Mario David mengatakan, anggaran tersebut sudah dipertanyakan karena hingga saat ini belum ada pencairan, khususnya untuk anak-anak yang kurang mampu.
“Ada anggaran pendidikan gratis yang sebelumnya sudah dianggarkan di APBD Pokok, namun harus diubah untuk dianggarkan melalui anggaran APBD-P,”ujarnya.(ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top