Headline

Todongkan Pistol, Legislator Gerindra Terancam PAW

MAKASSAR, BKM — Kasus kepemilikan pistol air softgun oleh legislator Partai Gerindra Jeneponto, Sudirman Sijaya ditangani Badan Kehormatan (BK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulsel.
Ketua BK DPD Gerindra Sulsel, Andi Idris Manggabarani mengaku akan mengagendakan untuk membahas kasus kepemilikan pistol legislatornya di Jeneponto. “Saat ini memang belum, namun tetap akan direspons oleh DPD melalui Badan Kehormatan partai,” ujarnya, Selasa (11/1).
BK yang beranggotakan tujuh orang, diantaranya Sofyan dan Jhon, akan melihat sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan Sudriman Sijaya. Soal ancaman sanksi yang akan diberikan kepada Sudirman yang tercatat sebagai wakil ketua badan legislasi (Baleg) DPRD Jeneponto ini, Idris yang juga Wakil ketua DPD Gerindra Sulsel menyebutkan, hukuman paling rendah yakni teguran keras, dan paling tinggi pergantian antara waktu (PAW). “Paling tinggi PAW hukumannya. Kita akan mulai proses dalam waktu dekat,” janji Idris.
Kepemilikan pistol jenis air softgun oleh Sudirman Sijaya terungkap saat rapat Baleg berlangsung, Senin (10/1). Ketika itu, Ketua Baleg, Andi Mappatunru muncul dan langsung melontarkan kata-kata keras. Tak hanya itu, terikakan Mappatunru disertai pelemparan botol yang akhirnya tidak diterima oleh rekan-rekannya.
Teriakan yang bernada menantang serta pelemparan botol air mineral membuat Sudriman bereaksi dengan mengeluarkan pistol miliknya. Kasus tersebut akhirnya didamaikan oleh Kasat Intel Polres Jeneponto, Iptu Muh Nur Parape.
Sementara dari Jeneponto dilaporkan, Kapolres AKBP Joko Sumarno menjelaskan, pihaknya tengah mengusut kepemilikan senjata air softgun yang ada di tangan Sudirman Sijaya. ”Senjatanya sudah kita amankan. Ini sementara ditelusuri keabsahan kepemilikannya. Termasuk izinnya,” kata Joko Sumarno, kemarin.
Kasat Intel Polres Jeneponto, Iptu Muh Nur Parape mengaku sudah menyerahkan kasus tersebut ke Kasat Reskrim untuk pengusutan lebih lanjut. ”Saya hanya menangani saat kejadian di gedung DPRD. Selanjutnya, kasusnya diserahkan ke Kasat Reskrim,” ujarnya.
Ia sedikit menjelaskan kronologis peristiwa yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Jeneponto, Senin (11/10). Saat itu, Ketua Baleg, H Mappatunru datang dan berteriak-teriak sambil mengeluarkan kata-kata menantang.
”Siapa jago,” ujarnya sembari melemparkan botol air mineral. Sudirman Sijaya kemudian berdiri dan mengeluarkan pistol air softgun.
Dari penelusuran BKM, memanasnya internal DPRD Jeneponto dipicu munculnya pernyataan Wakil Ketua Baleg, Sudirman Sijaya di media. Ia mengatakan bahwa negara rugi Rp11 juta per bulan, karena Sekretaris Dewan (Sekwan), Muh Asrul, Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin dan Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar melakukan pembiaran, tidak memberhentikan dua anggota DPRD Jeneponto, Mappatunru dari PKB dan Burhanuddin dari PKPI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulsel.
Ditambah lagi adanya surat kaleng dan ditujukan ke Kejari Sulsel, yang menyebutkan dari 40 anggota DPRD Jeneponto,hanya Sudirman Sijaya yang tidak melakukan korupsi.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, maka digelar rapat intern tertutup. Rapat dipimpin Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin didampingi Wakil Ketua I, Muh Paris Yasir dan Wakil Ketua 2, H Arif Asrul Lachmuddin. Saat rapat itulah insiden penodongan pistol terjadi.
Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD Jeneponto, Abd Karim, kemarin menjelaskan, sebelum rapat digelar, ada surat dari Badan Kehormatan (BK), H Hasbullah Mangung yang ditujukan kepada Ketua DPRD. Isinya menyebutkan, menindaklanjuti hasil pertemuan BK DPRD Jeneponto pada hari Jumat (7/10), direkomendasikan kepada ketua DPRD Jeneponto agar dapat mengusut surat kaleng yang masuk di DPRD Jeneponto terkait 39 orang tertera namanya pada proyek aspirasi 2015 yang sifatnya liar, tidak bertanggung jawab dan merusak citra lembaga DPRD Jeneponto.
Terpisah, Ketua LSM Lembaga Sosial Kajian Demokrasi dan Anti Korupsi Indonesia (Laskar Indonesia), Muh Alim Bahri meminta kepada Kapolres Jeneponto untuk mengambil langkah tegas dan memproses hukum oknum legislator yang membawa, serta menggunakan senjata di ruang paripurna DPRD Jeneponto.
”Ada indikasi terjadinya tindak pidana. Karena itu harus diproses hingga tuntas,” kata Alim Bahri. (rif-krk/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top