Headline

Syahrul Panggil BBPJN Bahas Banjir ‘Abadi’

MAKASSAR, BKM — Dua persoalan terkait infrastruktur jalan saat ini menjadi perhatian Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Dua masalah itu adalah pembangunan middle ring road (MRR) yang terkesan jalan di tempat, serta persoalan banjir ‘abadi’ depan Kantor Gubernur Sulsel ketika hujan turun.
Syahrul memerintahkan stafnya untuk segera memanggil Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII (sebelumnya BBPJN VI) untuk duduk bersama mencari solusi terbaik terkait dua persoalan tersebut.
“Tolong teleponkan Balai Besar. Suruh ketemu saya untuk bicarakan banjir di depan (kantor gubernur) dan MRR. Kalau bukan nanti malam (tadi malam), saya mau ketemu besok (hari ini),” kata Syahrul kepada wartawan di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/10).
Dia menekankan, harus ada solusi yang tepat untuk menangani dua permasalahan yang sudah lama tersebut. Untuk banjir ‘abadi’ di depan kantor gubernur, kata Syahrul, harus dicarikan solusi yang tepat. Termasuk membersihkan seluruh drainase yang mampet.
Dia juga menginstruksikan pihak-pihak yang mengerjakan mal tepat di sebelah kanan kantor gubernur untuk kooperatif. Jika ada saluran drainase yang ditutup karena pengerjaan proyek, harus segera dibuka.
“Kalau ada saluran drainase yang ditutup, saya akan suruh buka,” tandasnya.
Sementara terkait proyek middle ring road (MRR) yang jalan di tempat, Syahrul berharap ke depan ada kemajuan yang berarti. Dia sangat menyayangkan karena mandeknya MRR karena persoalan berkutat pada pembebasan lahan. Apalagi, Pemkot Makassar angkat tangan soal pembiayaan.
Sebenarnya, ada kabar baik bagi kelangsungan proyek middle ring road (MRR). Melalui revisi Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelaksana Jalan dan Jembatan (BBPJN) VI ketika itu, pembebasan lahan MRR disuntik Rp21 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
Kepala Satuan Kerja (Satker) Jalan Metropolitan BBPJN VI, Rahman Jamil, suntikan dana untuk pembebasan lahan MRR itu baru saja diperolehnya September ini.
“Jadi Alhamdulillah pembebasan lahan untuk proyek MRR dapat suntikan dana sebesar Rp21 miliar,” ungkapnya kepada BKM belum lama ini.
Rahman mengkalkulkasi, dengan anggaran tersebut, luas lahan yang bisa dibebaskan sekitar 1,6 hektare atau 400×42 meter.
“Tapi itu baru kalkulasi kasar, yah. Belum tahu tepatnya karena kami baru mau menghitung lebih rinci,” ungkapnya.
Untuk kepentingan pembebasan lahan tersebut, kata Rahman, pihaknya akan menggelar rapat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar dengan pemerintah setempat, serta warga yang akan dibebaskan lahannya. Rapat itu selain untuk menginventarisasi total luasan lahan yang belum dibebaskan, sekaligus juga untuk mengetahui yang mana saja sudah dibebaskan dan dibayar. Jangan sampai nanti ada yang sudah dibayarkan namun ternyata terdata belum.
Dia melanjutkan, skala prioritas yang akan dibebaskan adalah lahan yang akan digunakan sebagai jalan alternatif MRR antara Perintis Kemerdekaan dan Leimena. Alasannya, kehadiran jalan tersebut sudah cukup mendesak karena kemacetan di sekitar wilayah tersebut sudah kian parah. Sehingga diharapkan dengan hadirnya jalan alternatif dari Perintis Kemerdekaan menuju Leimena bisa memecah kemacetan yang ada.
Terkait progres fisik pembangunan MRR, lanjut Rahman, saat ini kontraktor yang mengerjakan proyek sudah akan fokus pada pengerjaan jembatan Sungai Tello II.
“Untuk fisik sudah akan dilakukan pemancangan di lokasi jembatan yang akan dibangun,” jelasnya.
Menurut rencana, panjang jembatan yang akan dikerjakan tersebut sekitar 130 meter.
Seharusnya, tanggung jawab pembebasan lahan diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar. Namun, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto belum lama ini mengaku jika anggaran untuk itu cukup membebani APBD Kota Makassar.
Dia menjelaskan, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, tidak semestinya pembangunan jalan nasional, seperti MRR dibebankan pada APBD Kota. “Jangan dong uang kita masuk ke situ (MRR),” kata Danny beberapa waktu lalu.
Dia meminta pemerintah pusat menganggarkan dana kebutuhan pembebasan lahan tersebut di APBN. “Saya sudah minta (pemerintah) pusat untuk tidak membebani pemerintah kota. Kan selama ini dibebani, kalau dibebani akan lama karena kita punya APBD itu lagi fokus ke wilayah lain,” ungkap Danny.
Sejauh ini, lahan yang sudah dikerjakan baru sekitar 800 meter. Agar jalan alternatif dari Perintis Kemerdekaan tembus Leimena bisa dikerjakan, masih ada lahan 400 meter yang belum bebas di area tersebut.
Rancangan fisik proyek jalan ini mencapai 7 km dengan anggaran RP174,4 miliar. Itu sudah termasuk pembangunan empat jembatan. Pada tahap pertama target pengerjaan fisik hingga 3 km dengan anggaran sebesar Rp34,2 miliar. Tetapi lahan yang bisa dikerjakan hingga saat ini baru sepanjang 800 meter. (rhm/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top