Politik

Samsu Niang Minta Anak dan Perempuan Dilindungi Penuh

BKM/CHAIRIL KUNJUNGAN--Anggota DPR RI Syamsu Niang berbincang dengan ketua DPW PPP Sulsel HM Aras dalam kegiatan PDIP Sulsel beberapa waktu lalu. Syamsu Niang masih melakukan kunjungan dan reses di daerah pemilihannya.

MAKASSAR,BKM–Masalah perempuan dan anak merupakan masalah kemanusiaan yang cukup memprihatinkan dan mendapatkan perhatian publik akhir-akhir ini. Hal ini terjadi karena masalah perempuan dan anak sudah masuk ke ranah publik sebagai sebuah persoalan yang perlu mendapat parhatian dan penanganan serius dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah dan stakeholder terkait lainnya. “Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa dekade terakhir sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan. Kekerasan fisik dan mental, human trafficking atau perdagangan perempuan, pada umumnya didalamnya melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Mereka berada di pihak yang sangat lemah dan cenderung tidak bisa berbuat banyak. Untuk itu, perlu diberikan perlindungan penuh,”kata Samsu Niang, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan saat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dan anak, 16 Agustus 2016 lalu, di Jalan Attang Benteng (samping Panker) No. 9, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Sulsel. Sosialisasi sendiri dihadiri sekitar 150 orang peserta.
Dijelaskan Samsu Niang, perdagangan perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini, bukan saja terjadi antar daerah, tapi sudah melibatkan banyak pihak, bahkan antar negara. Sebuah kondisi global yang sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak segera diantisipasi, bisa berdampak buruk pada kehidupan perempuan dan anak, hingga menjadi masalah kemanusiaan. “Semua pihak atau stakeholder hendaknya bisa berbuat sesuatu sesuai kapasitas dan kemampuannya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak,”katanya.
Sementara itu, pemateri lain yang juga merupakan pemerhati perempuan dan anak, Dr Hj Asmaeny Azis, menjelaskan, peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak sudah cukup banyak dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, berikut ancaman dan sanksi bagi para pelakunya. Hanya saja, hingga kini pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan kemauan dari semua pihak untuk pelaksanaannya sehingga benar-benar bisa memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. “Seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan lainnya, harus bahu membahu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Kepada aparat penegak, hendaknya benar-benar melaksanakan aturan perundang-undangan yang berlaku terkait perempuan dan anak, sehingga mereka benar-benar bisa mendapatkan perlindungan maksimal dari Negara,” katanya. (adv)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top