Lokasi Pembangunan Puskesmas Diprotes Warga – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Lokasi Pembangunan Puskesmas Diprotes Warga

MAMUJU, BKM — Lokasi pembangunan Puskesmas Rangas yang kemudian diklaim beberapa warga sebagai upaya penyerobotan lahan oleh pemerintah daerah, mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, dr Hajrah As’ad yang dikonfirmasi via telepon selulernya, menegaskan, lahan yang saat ini tengah menjadi lokasi pembangunan sarana kesehatan berupa Puskesmas dan sarana kelengkapan lainnya di kelurahan Rangas tersebut, telah dilaporkan ke polisi untuk diselesaikan.
”Saya kemarin sudah dipanggil ke Polres Mamuju sebagai pelapor atas kasus lahan tersebut,” tandas Hajrah.
Dijelaskan, pembangunan Puskesmas di atas lahan ini sudah sesuai dengan dasar ukuran sertifikat yang dimiliki Pemkab Mamuju, yakni seluas 2.261 meter persegi. ”Jadi tidak benar kalau kita (Pemkab Mamuju, red) yang menyerobot lahan warga. Yang ada, kemungkinan salah seorang warga bernama Repolita juga mengklaim memiliki sertifikat. Namun itu hanya bersinggungan lahan dengan lokasi pembangunan Puskesmas. Jadi untuk mengetahui batas-batas yang jelas itu adalah kewenangan pertanahan untuk melakukan pengukuran berdasarkan sertifikat yang ada. Kalau klaim atas lokasi yang lain saya tidak mengerti. Karena kami jelas mengantongi sertipikat yang sah,” pungkas Hajrah.
Terkait hal itu, Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Mamuju, Suarti Arif yang menyimpan sertipikat Pemkab atas kepemilikan lahan dimaksud mengatakan, Pemkab Mamuju telah berulangkali melakukan fasilitas kepada warga yang mengklaim lokasi tersebut. Namun hingga kini tampaknya tidak membuahkan kesepahaman. Karenanya, Pemkab Mamuju meminta kepada warga yang merasa dirugikan untuk memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah untuk selanjutnya dapat ditempuh jalur hukum. Karena satu-satunya yang dapat menggugurkan bukti sertipikat yang dimiliki Pemkab adalah melalui putusan pengadilan.
”Kalau memang merasa dirugikan, mari kita selesaikan di pengadilan,” tantang Suarti Arif.
Hal senada disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan, Basit SH. Tanah yang ditempati membangun Puskesmas itu sudah sejak lama dihibahkan oleh warga yang kemudian saat ini mengklaim kembali lahan tersebut. ”Pemerintah daerah tidak akan bisa menerbitkan sertipikat melalui pertanahan kalau tidak ada bukti kuat atas lahan tersebut berupa tandatangan persetujuan dari semua pihak terkait. Jadi sangat tidak rasional kalau kita menyerobot lahan warga,” tegasnya.
Diceritakan, Basit yang juga adalah warga asli daerah Mamuju mengklaim lahan yang telah dihibahkan bukan kali pertama terjadi. Hal ini sedikit banyak juga dipengaruhi harga tanah di Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulbar yang terus melonjak. ”Harga tanah dulu itu belum diperhitungkan. Tapi setelah sekarang tanah menjadi sangat mahal, maka banyak upaya-upaya dari oknum untuk mencari keuntungan. Salah satunya dengan mengklaim lokasi yang sudah dihibahkan seperti lokasi pembangunan Puskesmas di Rangas tersebut,” pungkas Basit. (ala/mir/c)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top