Sejumlah Perda Terbengkalai – Berita Kota Makassar
Metro

Sejumlah Perda Terbengkalai

MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menyayangkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) tidak berjalan secara maksimal dan terbengkalai. Ini disebabkan perda-perda tersebut belum dilengkapi Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur hal-hal teknis.

Padahal, ada perda yang telah disahkan sejak empat tahun lalu belum juga berjalan sesuai harapan. Sebut saja, Perda Pendidikan baca tulis Al Quran Nomor 1 tahun 2012, dan Perda Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar, Perda No 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan dan sejumlah peraturan daerah lainnya yang dinilai tidak efektif.
” Harusnya setiap perda yang disahkan, minimal setahun setelah Perda tersebut dikeluarkan sudah harus ada Perwali-nya. Inilah penyebab mengapa banyak perda kita yang tidak berjalan maksimal,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil yang dikonfirmasi BKM, Minggu (9/10).
Meski belum dilengkapi perwali, jelas Mudzakkir, dewan tetap mendorong institusi pendidikan seperti di sekolah untuk tetap menjalankan perda tersebut saat-saat penerimaan siswa baru (PPDB). Calon siswa diwajibkan setidaknya mampu membacakan Al Quran pada level tertentu. “Beberapa sekolah sudah menjalankannya. kalaupun ada siswa yang tidak mampu membaca Alquran sesuai pada levelnya, bukan berarti siswa tidak boleh bersekolah,” katanya.
Pihak sekolah, jelas Muda sapaan akrabnya, penerima calon siswa baru harus berkomitmen untuk membuat kelas mengaji, jika tidak maka pihak sekolah yang nantinya akan mendapat sanksi. Ia juga menyarankan agar gaji intensif guru mengaji jadi dinaikkan dari sebelumnya hanya ratusan ribu rupiah, naik menjadi dua juta lebih.
Lebih jauh, tambah Muda, selain Perda Baca tulis Al Quran, beberapa perda lainnya juga belum berjalan maksimal seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Nomor 4 tahun 2013. Hal ini disebabkan Perda KTR belum juga memiliki perwali. ” Ini harus menjadi perhatian Pemkot Makassar, jika ingin perda tersebut berjalan maksimal,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar, Manai Sofyan mengatakan, membuat perwali bukanlah perkara mudah, sehingga tidak semua perda yang telah disahkan bisa langsung memiliki perwali. “Bagian Hukum sudah berupaya agar sejumlah perda dapat berlaku efektif dengan terbitnya perwali, “ucapnya.
Terbitnya perwali, kata Manai, juga tidak semata-mata menjadi urusan bagian hukum, tapi perlu ditopang oleh masing-masing SKPD untuk ikut berpartisipasi dalammemasukkan drafnya. ” Bagian hukum mau kerja, hanya yang menjadi soal SKPD terkait tidak memasukkan draf perwalinya untuk kita bahas,” tuturnya.(ita)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top