Metro

Pemprov Bentuk 1.000 Satgas

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi akan mencanangkan 1.000 Satuan Tugas (Satgas) untuk melawan terorisme, radikalisme dan narkoba.
Pembentukan satgas itu untuk menyambut hari ulang tahun (HUT) Sulawesi Selatan ke 347 tahun. Gerakan itu rencananya akan dikukuhkan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, hari ini, Senin 10 Oktober.
Secara serentak, pengukuhannya dilakukan di 100 kecamatan dan 900 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Asmanto Baso Lewa mengatakan satuan tugas ini terdiri dari unsur muspida di daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
Dia menjelaskan, untuk tingkat kabupaten/kota, dipimpin oleh bupati atau walikotanya bersama forkopimda, di kecamatan ada forkompimcam, sampai di desa dan kelurahan bersama babinsa dan bhabinkamtibmas.
“Intinya semua elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, agama dan adat,” kata Asmanto, Minggu (9/10).
Salah satu tujuan utama dari satgas ini adalah melakukan pencegahan dan deteksi sejak dini dari terorisme, radikalisme dan narkoba. Di mana saat ini dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin cepat dan mudah menyebar.
Menurut Asmanto, Indonesia saat ini sedang menghadapi dan terlibat “proxy war” atau perang tanpa senjata. Terlebih Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber energi terbesar dengan kekayaan sumber daya alamnya baik yang ada di daratan maupun lautan.
“Untuk menghadapi ini semua, kita harus kembali ke jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya, menggali kearifan lokal yang sudah ada selama ini, seperti budaya sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi,” jelasnya.
Mantan Kepala Biro Pemerintahan Umum Sulsel ini, berharap seluruh elemen masyarakat bisa ikut mabil bagian dalam satgas ini. Terutama di lingkungan keluarga, dengan saling melindungi dan memberikan pemahaman agama dan bernegara yang baik untuk menangkal bahaya terorisme, radikalisme dan narkoba.
Saat ini, Kebangpol juga sedang menjajaki kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan terkait pelayanan yang tertib dan bersih ini.
“Saya sudah bertemu dengan tim dari direktur pencegahan KPK. Kami masih lakukan penjajakan,” lanjut Asmanto.
Secara terpisah, Kepala Biro Napza dan HIV/AIDS Sulsel, Sri Endang Sukarsih , pembentukan satgas anti narkoba sebagai hal yang krusial dalam memenuhi unsur pengawasan peredaran narkoba. Musababnya pengawasan tidak hanya hadir dalam tubuh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat hingga swasta.
”Presiden sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba. Itu kemudian ditindaklanjuti dengan Pergub, selanjutnya Segub. Sudah ada Segub, kita berharap satgas seperti ini terbentuk di semua lini,” ungkap Sri Endang Sukarsih.
Menurut data United Nation Development Programme (UNDP) setiap 1 pengguna narkoba yang ditemukan, ada 120 yang masih tersembunyi. Karena itu, menurutnya Satgas harus ada dimana-mana agar kerjanya masif, sehingga akses pembeli dalam peredaran narkoba menjadi sempit. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top