Headline

Dinas PU-BBPJN Saling Lempar Tanggung Jawab

MAKASSAR, BKM — Dua lembaga pemerintah saling lempar tanggung jawab terkait penanganan banjir ‘abadi’ di Jalan Urip Sumoharjo (depan kantor gubernur), dan di depan Ramayana, Jalan Andi Pangeran Petta Rani.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar berdalih itu merupakan kewenangan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI. Sementara BBPJN beralasan, Pemkot Makassar, dalam hal ini Dinas PU terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan yang ada.
Kepala Dinas PU Kota Makassar, Muh Ansar mengakui, pihaknya kesulitan, bahkan dapat dikatakan tidak bisa membenahi drainase di Jalan Urip Sumoharjo dan AP Petta Rani jika harus menggunakan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sebab itu merupakan kewenangan BBPJN VI.
”Jadi yang dapat kami lakukan hanya sebatas pemeliharaan, seperti pengangkatan sedimen dan sampah di dalam drainase. Kalau di Jalan Urip dan Petta Rani itu wewenangnya pusat,” kata Ansar.
Guna mengantisipasi dan mengurangi terjadinya banjir dan genangan air di sejumlah ruas jalan dalam Kota Makassar, pihaknya rutin melakukan pengerukan dan pengangkatan sedimen di dalam drainase. Tidak hanya menjelang musim hujan, tapi jauh sebelumnya.
Satrgas drainase yang telah dibentuk memiliki 380 personel. Mereka bekerja mulai Senin hingga Sabtu. Bahkan tidak jarang, para petugas dari tim Satgas drainase turun di hari minggu. Karenanya, dibentuk posko satgas yang buka selama 24 jam di Jalan Kerung-kerung.
“Tim Satgas yang dibentuk untuk melayani seluruh kota. Merekalah yang rutin melakukan pengangkatan sedimen dan sampah dari saluran drainase. Pengangkatan sampah atau sedimen tidak cukup jika hanya satu kali. Tetapi harus rutin dilakukan di berbagai tempat,” ucapnya.
Penjelasan Ansar diamini Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto. Menurutnya, drainase di Jalan Urip Sumohardjo dan AP Petta Rani sepenuhnya merupakan tanggung jawab BBPJN VI. Pemkot hanya bisa mengangkat pengangkatan sedimen dan sampah yang dapat menyumpat perairan air di drainase.
“Masalah terbesar di Jalan Urip dan AP Petta Rani karena itu bukan tanggung jawab pemkot, tapi BBPJN,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan Metropolitan BBPJN Makassar, Rahman Jalil menegaskan, bahwa pihaknya tidak masalah jika diminta menangani infrastruktur, baik jalan maupun saluran air.
”Kita selalu siap. Hanya saja, untuk penyelesaian masalah itu mesti duduk bersama dengan pihak pemkot. Karena bukan hanya soal infrastruktur yang perlu mendapat perhatian. Tetapi juga mesti melihat secara ril di lapangan. Ada persoalan yang muncul dan mesti diselesaikan lebih dulu,” jelasnya.
Dia menyebut, banyak pedagang kakilima yang berjualan. Belum lagi sedimen yang tinggi di saluran air depan eks kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar. ”Diselesaikan dulu semua masalah itu. Setelahnya, kami siap membangun infrastrukturnya,” terang Rahman.
Jika pemkot masih saja tidak merespon keadaan ini, tambah Rahman, pekan depan pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
“Penanganannya mesti melibatkan stakeholder terkait, seperti Balai Sungai, pemkot dan lainnya. Kita bisa saja melakukan tindakan melakukan pembenahan infrastruktur. Tetapi kan tidak semudah itu, bagaimana dampak nantinya. Jalan ditinggikan dibuat saluran, rumah warga malah tergenang atau banjir,” jelasnya.
Dari pantauan BKM, banjir ‘abadi’ depan Ramayana terjadi akibat tingginya sedimentasi di saluran drainase. Jika hujan turun, volume air di drainase langsung bertambah tinggi. Bahkan meluber hingga ke badan jalan. Timbullah genangan yang cukup tinggi hingga memicu terjadinya kemacetan panjang.
Kedalaman drainase di Urip 1,5 meter. Semakin dekat ke Sungai Pampang kian dalam. Mencapai 4 meter.
Kondisi yang sama terjadi di depan kantor gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo. Bahkan lebih parah karena pergerakan air di saluran drainase yang dalamnya 1,5 meter sangat lambat akibat sedimentasi yang cukup tinggi. (arf-ucu/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top