Metro

Verifikasi Pengalihan SMA Terhambat

MAKASSSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel, terlihat kesulitan dalam menuntaskan proses verifikasi pengalihan kewenangan SMA/SMK sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Padahal pemprov diberi deadline atau batas waktu penyelesaian verifikasi oleh pusat, Oktober bulan ini. Verifikasinya berupa penyelesaikan seluruh Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D).
Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Sulsel, Ahmadi Akil mengatakan, proses pengalihan kewenangan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai kendala menghambat, salah satunya terkait persoalan anggaran.
Apalagi, kata Ahmadi, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp3 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 untuk aktifitas pengalihan aset. Namun sayang, yang disetujui hanya sekitar Rp600 juta. Anggaran tersebut masuk dalam tambahan anggaran BPAD yang totalnya Rp1,5 miliar tahun ini.
“Total anggaran yang dialokasikan untuk BPAD pada APBD sebesar Rp1,5 miliar. Sebesar Rp600 juta untuk verifikasi dan Rp500 juta untuk perencanaan pembebasan lahan di belakang kantor gubernur. Sementara sisanya Rp400 juta untuk kegiatan lainnya,” ungkap Ahmadi.
Namun walaupun sangat minim, Ahmadi mengakui dana tersebut sudah bisa digunakan untuk proses administrasi dan biaya perjalanan dinas pegawai yang melakukan proses verifikasi aset di 24 kabupaten/kota.
Ahmadi menyebutkan, proses verifikasi yang paling penting adalah taksiran harga bangunan dan tanah dari jumlah 1.075 unit sekolah. Dengan rincian 560 SMA, 439 SMK dan 76 Sekolah Berkebutuhan Khusus (PKPLK) di 24 kabupaten/kota.
Dia mengatakan, proses verifikasi membutuhkan waktu yang lama, sehingga diharapkan tahun depan, tetap ada alokasi anggaran untuk itu.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengungkapkan per Oktober ini, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengeluarkan Surat Keputusan pemindahan PNS. Baik guru maupun tenaga pendidik dari PNS kabupaten/kota ke provinsi.
SK-nya sudah dikeluarkan Oktober. Tentunya sudah melalui proses verifikasi berkas dan data yang dilakukan terhadap 14 ribu lebih guru.
“Jadi kalau ada yang mau pindah, nanti setelah semuanya selesai,” jelas Irman di kantornya.
Untuk masalah pembiayaan, ujar Irman, akan diberlakukan tahun 2017 mendatang. Mulai dari biaya operasional sekolah, anggaran perbaikan dan pembangunan gedung, sarana dan prasarana, hingga gaji dan intensif guru dan pegawai.
“Setelah proses pelimpahan selesai, secepatnya kita akan lakukan proses pendidikan dan pelatihan bagi guru, calon kepala sekolah dan pengawas. Kita fokus dulu untuk peningkatan kompetensi guru,” pungkasnya. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top