Pemprov Siapkan Kontra Memori Banding CoI – Berita Kota Makassar
Headline

Pemprov Siapkan Kontra Memori Banding CoI

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel meninjaklanjuti pengajuan banding dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait reklamasi pantai yang dilakukan di kawasan Centerpoint of Indonesia (CoI).
Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemprov Sulsel, Lutfie Nasir menjelaskan, saat ini pihaknya sudah merampungkan kontra memori banding.
Ada enam poin penting yang tercantum dalam kontra memori banding yang disusun Pemprov Sulsel. Diantaranya, gugatan yang dilakukan Walhi dinilai merupakan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) biasa dan bukan sengketa lingkungan.
Dia melanjutkan, Pemprov Sulsel berwenang mengeluarkan izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi di atas obyek sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan letak obyek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di atas Kawasan Strategis Provinsi, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel.
Mengenai saksi diajukan Pemprov Sulsel yang dianggap penggugat tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, menurut Luthfi, penggugat tidak memahami perundang-undangan tentang Peradilan TUN. Di mana hakim TUN bersifat aktif dan independen, terkhusus pada sesuatu yang harus dibuktikan di fakta persidangan.
Poin lain yang menjadi catatan Pemprov Sulsel pada kontra memori banding yang disusun, penggugat dinilai mengada-ada dan tidak berdasar pada hukum di beberapa item gugatan. Diantaranya, soal kedudukan saksi yang boleh dan tidak boleh diajukan saat proses sidang berlangsung.
“Padahal itu sudah jelas di Undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN,” ungkap Lutfie.
Hakim yang memeriksa kasus gugatan Walhi terkait CoI juga bersertifikasi lingkungan, dan itu sudah diketahui penggugat di awal persidangan.
Terkait sorotan Walhi mengenai perahu yang disiapkan Pemprov Sulsel saat memeriksa dan mengelilingi obyek sengketa untuk hakim, kata Lutfie, itu semata-mata dilakukan untuk kelancaran persidangan dan membuat terang permasalahan tanpa ada tendensi atau maksud-maksud lain.
Pada kontra memori yang disusun itu, pemprov juga menegaskan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak cacat prosedural. Semua tahapan dan dokumen persyaratan lengkap dan sejalan dengan peraturan perundang-perundangan.
Dengan alasan-alasan yang disebutkan diatas, Pemprov Sulsel meminta kepada hakim banding untuk mengesampingkan memori banding penggugat dan menolak keseluruhan gugatan penggugat. Dia menegaskan, Pemprov Sulsel yakin bisa kembali memenangkan gugatan banding yang diajukan Walhi di PTUN.
Seperti diketahui, Pemprov Sulsel berseteru dengan Walhi terkait reklamasi pantai di kawasan CoI dan dibawa ke PTUN. Kasus tersebut sudah dimenangkan oleh Pemprov Sulsel, namun Walhi tidak puas terhadap keputusan tersebut sehingga mengajukan banding. Saat ini sementara berproses di pengadilan.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menegaskan megaproyek CoI tak beraroma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dia mengakui, tujuan utama dari reklamasi di depan Pantai Losari adalah untuk mitigasi pencegahan sedimen dan endapan dari Sungai Jeneberang. Bahkan, CoI memiliki banyak perbedaan dengan reklamasi Pantai Jakarta yang bersoal. (rhm/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top