Berita Kota Makassar | Pembakaran Rumah Dipicu Salah Paham
Sulselbar

Pembakaran Rumah Dipicu Salah Paham

PASANGKAYU, BKM — Pascapembakaran empat pondok dan satu rumah kebun yang dilakukan warga dari dua desa, yakni desa Bonemarawa dan desa Mbulawa, kecamatan Rio Pakava, kabupaten Donggala, provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah dari kabupaten Mamuju Utara dan kabupaten Donggala bersama tokoh masyarakat dari dua desa menggelar pertemuan. Mereka meminta warga tetap tenang dan tidak berbuat anarkis.
Pertemuan tersebut mendapat pengawalan ketat ratusan personel kepolisian bersenjata lengkap dari Polres Donggala dan Polres Mamuju Utara serta TNI. Dari pertemuan kedua pemerintah daerah tersebut disimpulkan, kalau konflik yang berujung pada pembakaran rumah dan pondok dipicu kesalahpahaman.
Wilayah yang dipersengketakan warga dari dua desa tersebut masih berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai tapal batas wilayah Mamuju Utara dengan wilayah kabupaten Donggala. Kedua pemerintahan yang berada di wilayah perbatasan Sulteng-Sulbar ini sepakat mendesak pihak Kemendagri untuk segera menetapkan batas wilayah provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
AKBP Guntur, Kapolres Donggala, saat dikonfirmasi di sela–sela pertemuan tersebut, meminta kepada warga untuk menghormati proses penyelesaian tapal batas yang berada di wilayah tersebut. Karena saat ini, wilayah tersbeut tengah berproses di Kemendagri.
”Proses penyelesaian tapal batas masih berproses di Kemendagri seperti yang disampaikan tadi dalam pertemuan. Jadi kepada warga agar masing-masing menahan diri untuk tidak berbuat anarkis,.” imbuhnya.
Di tempat terpisah, AKBP Yanuar Widianto, Kapolres Matra, mengatakan, pihak kepolisian Polres Mamuju Utara akan melakukan penyelidikan akar permasalahan dari insiden yang terjadi kemarin siang. ”Sementara warga yang saling klaim di areal C26 HGU PT Mamuang, pihak Polres Matra akan mempertemukan keduanya untuk memediasi dan menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut,” tegasnya.
Sementara Asiten I Pemda Matra, Makmur, mengatakan, pemerintah meminta warga agar tetap tenang. Karena dari warga mengklaim daerah ini adalah wilayah Sulteng sementara warga yang lain mengklaim wilayah ini adalah wilayah Sulawesi Barat. Sehingga kedua pemerintah yang berada di wilayah perbatasan ini bersepakat untuk mendesak Mendagri segera menetapkan tapal batas antara provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. (ala/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top