Berita Kota Makassar | Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Makassar Rendah
Bisnis

Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Makassar Rendah

BKM/AMIRUDDIN NUR KETENAGAKERJAAN -- Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan SUMA, Umardin Lubis (tengah) didampingi Kepala Cabang Makassar, Rasidin (kanan) dan Kepala Bagian Pemasaran Kanwil SUMA, Asri Basir, menjelaskan mengenai pertumbuhan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Makassar dan SUMA.

MAKASSAR, BKM — Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di wilayah Sulawesi dan Maluku mencapai kisaran enam juta orang. Sedangkan mereka yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan belum sampai sepuluh persen atau baru sekitar 500 ribu orang.
Selain menyoroti minimnya kepesertaan di Sulawesi dan Maluku, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi dan Maluku (SUMA), Umardin Lubis yang didampingi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Rasidin, juga dan Kepala Bagian Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kanwil SUMA, Asri Basir, menyoroti masih minimnya kepesertaan di Makassar.
”Dari sejumlah kota terbesar di Indonesia, Makassar menempati peringkat kelima di bawah dari DKI Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Tapi dari segi jumlah kepesertaan, justru kalah banyak dari Semarang dan Palembang yang berada diurutan keenam dan ketujuh kategori kota terbesar,” kata Umardin pada acara Press Gathering sekaligus perkenalan sebagai pemimpin baru di Kanwil SUMA, di Black Canyon Hertasning, Selasa (4/10) kemarin.
Menurut Umardin, ini tentu sangat mengherankan. Karena dari segi pertumbuhan ekonomi, Makassar termasuk yang tertinggi secara nasional. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin sangat rendah. Ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi masyarakat terutama pada malam hari. Dimana, rumah-rumah makan maupun tempat kuliner lainnya, disesaki pengunjung. Ini menjadi salah satu indikator kalau roda perekonomian masyarakat bergerak dinamis dan jumlah pekerja juga cukup banyak.
”Tapi yang mengherankan, kok jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Makassar lebih rendah dibandingkan Semarang dan Palembang yang pertumbuhan ekonominya berada di bawah Makassar,” kata Umardin.
Merespon apa yang disampaikan Umardin, Rasidin mengatakan, untuk makin meningkatkan kesadaran para pemilik usaha maupun pimpinan perusahaan dalam memasukkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Makassar.
Dari pertemuan tersebut, telah dibuat sejumlah rumusan. Di antaranya, saat pengurusan izin usaha baik itu pengurusan baru maupun perpanjangan, para pemilik usaha dan pemimpin perusahaan harus melampirkan bukti kalau mereka telah memasukkan pekerjanya sebagai peserta.
”Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mendorong perusahaan dan dunia usaha memasukkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni bekerjasama dengan institusi pemerintah. Insya Allah dalam waktu dekat kami kembali akan menggelar pertemuan dengan Pemkot Makassar dan BPJS Kesehatan untuk merumuskan kerjasama untuk membantu para pelaku usaha dalam memberi perlindungan kepada para pekerjanya,” kata Rasidin.
Hingga 25 Agustus 2016, tambah Rasidin, jumlah perusahaan pemberi upah di wilayah cabang Makassar yang telah menjadi peserta sebanyak 9.601 dengan jumlah tenaga kerja aktif penerima upah 164.775 orang. Jumlah tenaga kerja bukan penerima upah atau peserta mandiri sebanyak 6.094 orang, dan pekerja di sektor jalan dan konstruksi sebanyak 87.469 orang. Sedangkan jumlah iuran yang berhasil diserap mencapai Rp237.389.370.405. (mir)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top