Syamsul Tanro: PAW Jangan Labrak Aturan – Berita Kota Makassar
Headline

Syamsul Tanro: PAW Jangan Labrak Aturan

IST Syamsul Tanro

JENEPONTO, BKM — Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Jeneponto, Syamsul Tanro angkat suara terkait pernyataan Ketua DPW PPP Sulsel kubu Romarhurmuziy, Muh Aras. Keinginan Aras untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Syamsul Tanro di DPRD Jeneponto, dinilai mengada-ada dan hanya berdasar pada kepentingan serta interest pribadi.
”Muh Aras tidak membaca undang-undang politik dan mungkin juga tidak paham tentang organisasi kepartaian. Seharusnya dia bisa menjaga statemennya. Jangan terbawa emosi dan interest pribadi demi kepentingan oknum tertentu. Apalagi sampai melabrak aturan dan perundang-undangan. PAW harus sesuai mekanisme,” tegas Syamsul Tanro dalam keterangan tertulisnya kepada BKM, kemarin.
Syamsul Tanro yang saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Jeneponto, menegaskan bahwa proses hukum sedang berlangsung terkait dualisme kepengurusan partai. Walaupun sebenarnya sesuai Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 33 ayat 2 dan 3, menyatakan bahwa perselisihan dualisme kepengurusan partai politik dinyatakan selesai berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkra).
Saat ini, menurut Syamsul Tanro, DPP PPP di bawah ketua umum, Djan Faridz mengajukan gugatan pembatalan SK Nomor: M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016 tentang Susunan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII di Pondok Gede, yang diklaim sebagai muktamar islah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Selain itu, juga mengajukan pengujian UU RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi, serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pusat Jakarta tentang terbitnya SK Muktamar VII Bandung yang dilakukan oleh Kemenkum HAM, padahal sudah dinyatakan tidak berlaku oleh MA.
”Dengan belum adanya putusan dari ketiga lembaga tersebut, maka kami tetap mengacu pada putusan MA RI Nomor 601.K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 2 November 2015, yang amar putusannya adalah; menyatakan susunan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar VIII di Jakarta merupakan susunan kepengurusan DPP PPP yang sah,” terang Syamsul.
Karena itu, tambahnya, Muh Aras belum berhak mengajukan PAW terhadap dirinya hingga konflik dualisme kepengurusan PPP yang secara hukum sementara berproses, selesai secara de facto dan de jure.
”Saudara Muh Aras dan Rizal yang sudah lama di organisasi kepartaian harus membaca AD/ART dan taat pada hukum. Dan perlu saya sampaikan,bahwa keberadaan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Jeneponto yang saya pimpin secara hukum berdasarkan putusan MA,” tegas Syamsul.
Terkait ketidakhadirannya dalam berbagai acara atau kegiatan yang dilaksanakan Muh Aras, diakui karena tidak ada komunikasi. ”Lagi pula kan saya tidak ada dalam kepengurusan kubu Romahurmuziy. Jadi buat apa hadir,” cetusnya.
Syamsul juga mengklarifikasi tudingan terhadap dirinya terkait ketidakhadirannya dalam setiap rapat fraksi di DPRD Jeneponto. Laporan yang disampaikan H Muhuhammad S selaku ketua fraksi, disebutkannya bohong.
”Perlu diketahui bahwa Fraksi Persatuan Keadilan yang ada di DPRD Jeneponto, di mana anggota dewan dari PPP bergabung, sekarang mengalami perubahan. Dulunya banyak partai yang bergabung, sekarang banyak yang keluar dan pindah ke fraksi lain. Ini semua tidak terlepas dari kepemimpinan ketua fraksi yang terkesan tidak becus,” tandasnya.
Sekretaris DPC PPP Jeneponto, Saharuddin Sika menambahkan, isu PAW yang dilontarkan DPW PPP kubu Romi telah menimbulkan dampak yang kurang bagi di daerah ini.
”Pernyataan kedua orang tersebut hanya untuk kepentingan orang tertentu tanpa dasar yang jelas. Ada putusan hukum yang harus dihormati dan itu sementara berproses,” kuncinya. (*/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top