Metro

Perubahan SKPD Gunakan Tipe Beban Kerja

MAKASSAR, BKM– Pemerintah Kota Makassar dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Makassar kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait perubahan struktur organisasi pemerintahan.
Wakil Wali Kota Makassar, Syamsul Rizal mengatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan dengan tiga tipe, yaitu tipe A, tipe B dan tipe C yang disusun sesuai variabel beban kerja masing-masing.
“Variabel beban kerja yang dimaksud itu terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, sebagai variabel umum dengan bobot sebesar 20 persen dan variabel teknis atau beban utama dengan pembobotan sebesar 80 persen,” jelasnya saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar, Senin (3/10).
Lanjut Dg Ical sapaan akrabnya, untuk mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah juga didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas.
“Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua BPPD DPRD Makassar, Rahman Pina mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan pola dalam pembentukan stuktur yang baru yang disedorkan oleh Pemerintah Kota Makassar, sehingga itu pihaknya tetap akan mempertahankan jumlah SKPD yang ada.
“PP nomor 18/2016 itu tidak sesuai dengan situasi di daerah. Sehingga tidak mesti dilakukan, pemecahan SKPD tidak mesti mengikuti aturan pusat, sebab dapat berdampak di daerah jika dipaksakan,” katanya.
Misalnya menurut dia, Badan Arsip dan Perpustakaan di Pemkot Makassar tidak layak berdiri sendiri menjadi masing-masing satu SKPD. Selain porsi kerja minim juga kedua itu dianggap masih tidak terlalu urgen di pecah.(ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top