Sulselbar

Pemkab Luwu Bakal Miliki 36 Lembaga Baru

RAPAT -- Sekretaris Pansus Kelembagaan DPRD Luwu Summang bersama anggota dari Fraksi Golkar Yasman Miming disela-sela rapat Pansus kemarin.

LUWU, BKM — Panitia Khsusus (Pansus) Kelembagaan DPRD Luwu kembali menyurat ke Kementrian Dalam Negeri RI terkait pembentukan lembaga baru baik SKPD, Badan dan Sekretariat Daerah.

Ketua Pansus Ikhlas Redang didampingi Sekertaris Summang menjelaskan sebelumnya jumlah kelembagaan baik SKPD, Kantor, Badan dan Sekertariat berjumlah 32 lembaga tapi setelah turunnya PP 18 tahun 2016 yang mengatur tentang perangkat daerah dan susunan kelembagaan berubah menjadi 34 lembaga baru.
Namun Pansus berupaya menjadikan 36 lembaga baru mengingat potensi beberapa dinas yang mengelola sumber daya alam yang memiliki sumber PAD ada yang dilebur bahkan ada kewenangannya diambil alih Pemprov Sulsel.
“Contoh Dinas Kehutanan yang menangani potensi perkebunan malah diambil alih Pemprov dan Dinas PSDA dilebur dengan Dinas Bina Marga padahal kedua dinas ini memiliki kewenangan besar terkait pengelolaan hutan dan sumber daya air.
Untuk itu pansus telah melakukan konsultasi ke Kemendagri RI sekaligus meminta ditinjau kembali soal posisi Dinas Kehutanan digabung di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) denganpertimbangan BLH memiliki Kementrian sendiri. Dinas lainnya yakni PSDA diusulkan bergabung di Kementrian ESDM sebab Dinas PSDA memiliki kewengan mengatur sumber daya air. ”Makanya lebih maksimal kalau di bawah kendali Kementrian ESDM,”tambahnya lagi.
Hanya saja Kemendagri tetap mengacu pada PP 18 tahun 3016 yang mengatur tentang perangkat daerah terkait pembentukan dan susunanan perangkat daerah. “Yah, kalau melihat turunan PP kan masih ada item lain yang bisa dijadikan acuan makanya kita maksimalkan bisa mengakomodir menjadi 36 lembaga baru ke Kemendagri RI,” jelasnya lagi.
Berdasarkan data Pansus tercatat 25 SKPD baru di tambah tiga Sekreatiat yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Inspektorat sementara Badan berubah menjadi 5 lembaga baru yakni Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (tipe B), Badan Pendapatan Daerah (tipe A), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (tipe A) Balitbangda (tipe A) dan Badan penanggulangan Bencana Daerah (tipe A).
Dinas lainnya yang berubah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dirubah menjadi dua lembaga baru yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan olaharaga. Sedangkan Dinas Koperindag dan UKM dirubah menjadi dua yakni Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan.
Dinas PSDA bergabung dengan Dinas Bina Marga sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama Dinas Pertambangan kewenangannya diambil alih Pemprov Sulsel.”Makanya kita maksimalkan konsultasi ke Kemendagri untuk diakomodir menjadi SKPD sendiri bergabung di bawah kewenangan Kementrian ESDM untuk PSDA dan Dinas Kehutanan bergabung dengan Kementrian BLH termasuk KORPI yang diusulkan menjadi Dinas tersendiri “tandas Summang (wan/C)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top