Metro

Panitia Pemekaran Wilayah Lamban

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar lagi-lagi mengeluhkan sikap panitia pemekaran wilayah dari Pemerintah Kota Makassar yang bergerak lamban.

Mereka tak kunjung melakukan persiapan dalam melaksanakan perencanaan pemekaran wilayah baru yakni Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Ketua DPRD Makassar, Farouk M Beta mengatakan, sejauh ini Pemkot Makassar belum melakukan upaya dalam memenuhi syarat terbentuknya satu wilayah baru yang telah disepakati pada 2015 lalu. Salah satu sarana, Menurut dia yang mesti dilakukan persiapan secara bertahap pembangunan gedung perkantoran dan fasilitas layanan kesehatan.
“Bagaimana Peraturan Daerah (Perda) kita mau jalan, pembangunan fasilitasnya sebagai syarat utama belum ada, ini yang seharusnya diperhatikan apalagi sudah diparipurnakan tahun lalu tapi realitasnya hingga sekarang belum ada pembangunan,” ungkapnya disela-sela rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar, Senin (3/10).
Dia menjelaskan, kantor kecamatan dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) untuk kepualaun itu sifatnya wajib. Tanpa kedua bangunan itu, pemekaran yang diharapkan dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat tidak ada. Sebab, tujuan pemekaran awal akibat pengurusan administrasi yang rumit serta tenaga medis yang tidak maksimal.
“Dulu masyarakat pulau jika mengurus dokumen di kecamatan, harus ke Makassar. Waktu mereka banyak terkuras diperjalan dan sebagainya, sehingga kita sepakat adanya pemekaran untuk pulau agar layanan semakin dekat,” katanya.
Selain itu, Aru sapaan akrabnya mengatakan Pemkot juga dituntut membangun saranan pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA, namun fasilitas itu dianggap tidak masalah menyusul setelah tempat layananan pengurusan administrasi dan sarana kesehatan dibangun. Sebab kedua itu dianggap paling urgen dibangun dalam waktu dekat ini untuk memenuhi syarat.
“Sarana pendidikan juga harus kita lengkapi agar kedepan anak dari pulau tidak mengeluarkan biaya besar untuk bersekolah di Kota Makassar,” ujarnya.
Legislator Partai Golkar itu menambahkan, selain fasilitasnya yang belum ada hingga saat ini juga penunjukan ibu kota kecamatan belum ada. Padahal, kata dia semuanya itu harus ada, untuk persiapan pembangunan fasilita.
Diketahui pada Agustus 2015 lalu, Pemkot Bersama DPRD Makassar sepakat melakukan pemekaran wilayah kecamatan sangkarrang serta 10 kelurahan. semua itu ditargetkan rampung 2016 ini untuk mempermudah masyarakat.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan perencanaan pemekaran Kecamatan Sangkarrang rampung sebelum 2017 mendatang. Anggaran pembangunan untuk gedung perkantoran dan puskesmas disebut telah disedorkan di APBD Perubahan 2016.
“Kita jalan terus, Insya Allah 2016 ini untuk tahap awal sudah selesai. Fasilitas lainnya akan menyusul,” tuturnya.
Menurut dia, realisasi pemekaran ini memang sangat mendesak. Masyarakat yang tinggal di pulau harus menyeberang laut yang membutuhkan waktu satu hingga dua jam lamanya. Sehingga dengan hadirnya layanan di kepulauan, masyarakat dapat lebih muda mendapat pelayanan.
“Aparat kecamatan dan kepulauan itu harus tinggal di pulau selama waktu kerja, begitupula dengan tenaga medis,” tutupnya.(ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top