RAMZAH THABRAMAN
Metro

Syahrul Tolak Perampingan SKPD

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo secara tegas menolak kebijakan pemerintah pusat, terkait perampingan struktur organisasi.

Syahrul menganggap kebijakan pemerintah pusat melalui PP No 18 itu tidak dapat diterapkan sepenuhnya di Sulsel.
Dia menilai perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sudah tepat. Dia mengkhawatirkan perombakan dan perampingan justru akan merusak sistem yang sudah ada.
Dia mencontohkan, misalnya, Pemerintah Pusat meminta agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) digabungkan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). “Sulsel tidak perlu melakukan hal tersebut, mengingat Pendapatan Asli Daeah (PAD) Sulsel terus meningkat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulsel saat ini tengah menggodok perampingan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2016. Hal tersebut untuk menindaklanjuti PP tersebut. Draftnya-pun jelas Latief sudah diajukan ke DPRD Sulsel.
Latif mengatakan, berdasarkan PP tersebut, sejumlah SKPD bakal melebur. Seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura disatukan dengan Dinas Perkebunan.
Asisten yang tadinya empat orang, menyusut menjadi tiga. Demikian juga staf ahli sisa tiga.
Di lingkup sekretariat provinsi, dari 13 biro, akan menjadi sembilan biro.
Sementara sejumlah badan naik kelas menjadi dinas. Diantaranya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).
Khusus untuk Badan Kesatuan Bangsa, lanjut Abdul Latif, hingga saat ini masih menunggu petunjuk dari pusat apakah masih berada di bawah Pemprov Sulsel atau menjadi kewenangan pusat.
“Khusus untuk Kesbang, kita masih tunggu petunjuk dari pusat,” ungkap Abdul Latif, Jumat (19/8).(rhm/war)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top