Pilihan Redaktur

Warga Bontobahari Tuntut Lahan yang Jadi Tahura


BULUKUMBA, BKM — Sedikitnya ratusan warga Kecamatan Bontobahari bersama Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) Cabang Bulukumba mendatangi kantor Bupati, Selasa (29/9). Mereka datang dengan menumpangi tujuh mobil bak terbuka, ditambah puluhan sepeda motor. Puluhan personel kepolisian mengawal aksi ini. Termasuk Wakapolres Kompol Marikar.
Syahruddin, salah seorang pengunjukrasa menyatakan, dia bersama ratusan warga Bontobahari ingin menuntut hak sekaligus menyatakan protes terhadap aksi yang dilakukan polisi kehutanan, yang telah mengambil linggis dan merusak pagar kebun mereka.
“Kami ini lahir dan besar di Bontobahari. Kenapa hak-hak kami dirampas oleh pemerintah. Kami kecewa terhadap Pemkab Bulukumba yang lebih mementingkan menanam pohon dari pada warganya,’’ cetus Syaharuddin.
Disebutkan, lahan rakyat seluas kurang lebih 2.000 hektare kini dijadikan Tanah Hutan Rakyat (Tahura). Padahal sejak nenek moyong mereka, kata Syaharuddin, tanah di Kampung Tokala dijadikan sebagai sumber penghidupan warga setempat.
“Kami ini rakyat Bulukumba yang butuh hidup. Masa’ pemerintah lebih memilih menghidupkan pohon daripada kami rakyatnya. Kami dilarang lagi menanam jagung, dengan alasan lokasi kami menjadi Tahura. Apakah pemerintah mau melihat rakyatnya mati dan memilih menghidupkan pohon,’’ katanya lagi, yang dibenarkan pengunjuk rasa lainnya.
Hal senada dilontarkan Arifuddin, warga kampung Lemo-lemo, kecamatan Bontobahari. Rakyat di Lemo-lemo dan sekitarnya dirampas haknya.
“Kami bersama saudara lain datang ke kantor Bupati Bulukumba, karena merasa hak kami dirampas. Kami dilarang lagi menanam jagung di atas lahan kami. Padahal selama ini sumber penghidupan kami hanya dari menanam jagung. Mana janji pemerintah yang katanya melindungi rakyatnya. Buktinya, kami sulit lagi menyambung hidup, karena lahan garapan kami telah dirampas dan dijadikan tanah hutan rakyat,” kata Arifuddin.
Dia menambahkan, 23 September lalu Dinas Kehutanan melalui kepala bidangnya memerintahkan polisi kehutanan masuk ke kawasan lahan masyarakat yang diklaim sebagai tahura. Mereka merusak pagar dan mencabut pepohonan yang ditanam masyarakat Tokala sebagai tanaman penghijauan. Penetapan tahura tidak melibatkan warga setempat.
Bucek, salah seorang aktivis yang ikut dalam aksi kemarin, mengaku sangat sedih melihat rakyat Bontobahari yang kehilangan sumber penghidupan hanya untuk menghidupkan pohon.
“Kalau memang lahan yang selama ini digarap rakyat adalah tanah pemerintah, maka pemerintah harus mencari solusinya. Jangan biarkan rakyat terlunta-lunta. Saya kira ini tugas pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan rakyatnya,’’ jelas Bucek.
Ia menilai, menilai pemerintah saat ini gagal menyelesaikan sejumlah sengketa tanah di Bulukumba, baik antara perusahaan dengan warga, maupun antara pemerintah dengan warga.
”Ke depan, kami berharap kepada pemimpin baru di Bulukumba, agar mampu menyelesaikan seluruh sengketa tanah di Bulukumba, khususnya sengketa tanah antara perusahaan, seperti PP Lonsum dengan warga, dan antara pemerintah seperti lahan Tahura di Bontobahari dengan warga. Kasihan rakyat mereka sudah bertahun-tahun berjuang untuk merebut kembali haknya, namun hasilnya masih nihil,’’ ketus Bucek.
Sementara itu, Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan meminta kepada warga Bontobahari yang datang ke kantornya, untuk bersabar. Karena persoalan tahura akan dibicarakan dengan pihak kementerian di Jakarta.
“ Kita akan melakukan peninjuan ke lokasi bersama-sama dengan warga. Pemkab Bulukumba tidak ingin warganya menderita,” tandas Zainuddin. (edy/rus/b)


Comments
To Top