Metro

Lelang Jabatan Masih Butuh Aturan Teknis

MAKASSAR, BKM — Berdasarkan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah daerah harus melakukan seleksi terbuka atau populer disebut lelang jabatan untuk menempatkan orang-orang yang berkualitas untuk suatu posisi. Aturan itu sudah mulai diberlakukan sejak awal Januari lalu.
Namun, lelang jabatan tersebut hingga saat ini masih menimbulkan pro kontra. Masih banyak kekurangan yang dinilai harus dibenahi sebelum lelang jabatan tersebut diberlakukan secara total.
Hal tersebut dikemukakan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo. Dia menjelaskan, ada sejumlah catatan yang harus mendapat perhatian pemerintah.
Untuk seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, masih dibutuhkan aturan teknis yang detail agar tidak menimbulkan interpretasi yang beragam di daerah dan menjadi bias.
Syahrul melihat hampir semua daerah bersoal 5 sampai 7 bulan karena harus menunggu pelelangan.
Hal lain yang perlu diperhatikan, harus ada koordinasi antarinstitusi, jangan semua ke pusat untuk konsultasi.
“Jangan sedikit-sedikit, harus ke pusat untuk melakukan konsultasi,” kata Syahrul belum lama ini.
Selain itu, ketidakjelasan pos anggaran untuk kebijakan ini, juga ditenggarai menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang jabatan.
Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nuraida Mokshen mengatakan, pada dasarnya Undang-undang terkait lelang jabatan dimaksudkan untuk melindungi Pegawai Negeri Sipil dari intervensi yang bersifat politis.
KASN, kata dia, melakukan konsultasi dengan BKD agar standar kualifikasi yang disyaratkan sesuai dengan kompetensi pejabat, masuk akal, dan tidak diskriminatif. (rhm/war/c)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top