Metro

Komisi D: Haramkan “Nota Sakti”


MAKASSAR, BKM– Nota sakti dari pejabat maupun legislator dikabarkan beredar dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2015 di Kota Makassar.
Komisi D meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Makassar utuk tegas menolak atau mengharamkan keberadaan “nota sakti” tersebut.
Apalagi, anggota Komisi D telah mencium adanya dugaan permainan antara orang tua siswa dengan pihak sekolah dan disdikbud, agar calon siswa yang tidak lulus di PPBD bisa dimasukkan lewat jendela “Letjen”.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, pihaknya selalu menuntut kejujuran dan transparan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Makasar dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru. Namun belakang ini justru dinas memberikan ruang pada masyarakat dan kelurga pejabat untuk lulus lewat jendela.
“Sistem online ini sebenarnya untuk menghindari adanya penerimaan siswa titipan yang menggunakan “nota sakti” dari salah seorang pejabat yang melakukan pembayaran pada oknum kepala sekolah,” Kata Mudzakkir, Kamis (9/7).
Apalagi, kata legislator Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) ini mengatakan, selama ini dinas pendidikan tidak mampu menjamin hilangnya praktik titipan siswa dari pejabat dan anggota dewan.
“Kami hanya minta kepada pak kadis bisa menjamin tidak ada siswa titipan atau membayar?,”ucapnya.
Hal senada ditegaskan anggota Komisi D, Mario David. Menurut Mario, seharusnya disdikbud berani menolak dan mengimbau seluruh kepala sekolah untuk “nota sakti” atau memasukkan calon siswa lewat jendela atau tanpa mengikuti proses yang berlaku.
“Seharusnya disdikbud berani dan tegas mengambil reziko demi kemajuan pendidikan kita, jika hal ini terus terulang-ulang, maka hanya keluarga pejabat atau oknum legislatorlah yang bersekolah di sekolah unggulan,”ujarnya.
Keduanya juga meminta ke orang tua siswa untuk melaporkan ke dewan, jika anaknya tidak lulus di sekolah tersebut, sementara memiliki nilai tinggi. “Kami akan keluarkan rekomendasi untuk mencopot kepala sekolah,”tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Alimuddin Taware kepada BKM mengaku, sama sekali ia tidak menginginkan adanya calon siswa yang diloloskan tanpa memenuhi syarat.
Alimuddin juga tidak mau menjawab tentang adanya titipan dari pejabat atau dewan.” Saya tidak mau jawab itu dek, tanya maki saja sama pejabatnya sendiri, siapa orang dinas yang bantu meluluskan anaknya,”singkatnya.(ita/war/c)


www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top